JELAJAHNEWS.ID -Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, memastikan akan mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan (Siskamling) di seluruh daerah untuk menjaga ketertiban pasca aksi unjuk rasa. Kebijakan itu menjadi salah satu tindak lanjut arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam menghadapi potensi kerawanan sosial.
Bobby menegaskan, aktivasi Siskamling akan melibatkan pemerintah kabupaten/kota serta mendapat dukungan dari TNI dan Polri. "Kami akan berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait. Menjaga keamanan Sumut adalah tanggung jawab bersama," ujarnya saat pertemuan dengan Tim Kementerian Dalam Negeri di Kantor Gubernur Sumut, Medan, Jumat (12/9/2025).
Ia juga mengingatkan, pengalamannya saat menjadi Wali Kota Medan membuktikan Siskamling efektif dalam mengatasi tawuran di Belawan. "Dengan pengaktifan kembali Pos Kamling, kami yakin kondusivitas bisa terjaga," tambahnya.
Baca Juga:Sementara itu, Staf Khusus Bidang Keamanan dan Hukum Kemendagri, Wahyu Bintoni Hari Bawono, mengapresiasi Sumut yang mampu menjaga ketertiban saat aksi unjuk rasa berlangsung. Menurutnya, dibandingkan dengan sejumlah daerah lain, aksi di Sumut berlangsung lebih damai tanpa anarkis maupun penjarahan.
"Memang ada daerah lain yang mengalami kerusuhan. Tetapi di Sumut, langkah antisipasi berjalan baik sehingga aksi tetap kondusif. Kami mengapresiasi kinerja pemerintah daerah," kata Wahyu.
Bobby menjelaskan, kondusivitas aksi di Sumut tak lepas dari kerja sama Pemprov dengan Forkopimda, tokoh agama, dan masyarakat. Upaya yang dilakukan antara lain doa bersama, berdialog langsung dengan pendemo, menampung aspirasi buruh, memberikan layanan pengobatan, menyalurkan beras SPHP untuk ojek daring, hingga menggelar pasar murah di seluruh kabupaten/kota.
"Sejak awal, kami berusaha agar aksi berjalan tertib dan aspirasi tetap tersampaikan," tutur Bobby.
Dengan langkah itu, Pemprov Sumut berharap pola penanganan aksi dapat menjadi contoh bagi daerah lain. Pemerintah pusat juga menilai Sumut berhasil menunjukkan pendekatan dialogis dalam menghadapi dinamika sosial masyarakat.
Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Sutarto, menyampaikan keprihatinannya atas berulangnya kasus dugaan keracunan dalam Program Makan Bergizi G
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, menyoroti adanya selisih sekitar Rp10 triliun dalam perencanaan anggaran Program Makan Bergizi
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mempertanyakan efektivitas sistem akreditasi rumah sakit dalam menjamin mutu pelayanan dan keselamatan
Politik
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyerap berbagai masukan dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2027
Politik
Sebanyak 54 warga Desa Limau Manis dan Desa Medan Sinembah, Kabupaten Deli Serdang, mengajukan gugatan perdata terkait dugaan perbuatan mela
Hukum
Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke121 Perumda Tirtanadi Sumatera Utara berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan di Kantor Pusat, J
Daerah
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu, saat menghadiri Indonesia Coffee Expo (ICX) 2026 resmi berak
Ekonomi
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyampaikan keprihatinan atas munculnya sejumlah kasus dugaan keracunan pada penerima manfaat Pr
Politik
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi
Politik
Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengapresiasi langkah Bank Sumut dalam mempermudah akses Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Ekonomi
