DPO Kasus PMI Ilegal Belum Ditangkap, Publik Pertanyakan Keseriusan Aparat
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
JELAJAHNEWS.ID -Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban ibu kota pasca-aksi unjuk rasa yang terjadi beberapa waktu terakhir. Menurutnya, tindakan kekerasan dan anarki hanya akan menimbulkan dampak negatif terhadap pembangunan bangsa.
"Supaya masyarakat juga tahu bahwa apa pun tindakan kekerasan anarkis yang terjadi di lapangan, pasti akan membawa dampak bagi pembangunan bangsa ini," ujar Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Sabtu (30/8/2025).
Pramono menjelaskan, imbauan ini disampaikan usai adanya pertemuan antara pimpinan organisasi masyarakat (ormas) dan tokoh agama yang membahas kondisi sosial akhir-akhir ini di sejumlah daerah di Indonesia. Pertemuan tersebut menekankan agar semua pihak menahan diri demi mencegah terjadinya konflik.
Baca Juga:"Bersama-sama kita harus menjaga Jakarta. Saya juga minta Dinas Kominfotik untuk selalu menyampaikan ke publik mengenai pentingnya gerakan 'Jaga Jakarta'," tegasnya.
Lebih lanjut, Gubernur DKI menyatakan siap berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam penanganan dampak pasca-aksi unjuk rasa. Ia menegaskan dukungan penuh terhadap arahan Presiden Prabowo Subianto, terutama terkait pemulihan fasilitas publik yang terdampak.
"Kami dengan pemerintah pusat akan berkoordinasi. Saya akan memberikan dukungan sepenuhnya atas arahan Bapak Presiden, termasuk dalam perbaikan fasilitas umum yang ada di Jakarta," tandasnya.
Imbauan Gubernur ini menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas keamanan Jakarta sekaligus memastikan pembangunan tetap berjalan tanpa hambatan. Pemerintah daerah bersama masyarakat diharapkan dapat bersinergi agar ibu kota tetap aman, kondusif, dan produktif.(*)
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumatera Utara, Prof. H. Saiful Anwar Matondang, membenarkan dirinya dipanggil
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Tiga penandatanganan nota kes
Ekonomi
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengunjungi Kantor PT Antar Lintas Sumatera (ALS) di Jalan Sisingamangaraja
Daerah
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan kesiapan fasilitas terbaik untuk penyelenggaraan Piala AFF U19 2026
Daerah
Komisi XI DPR RI meminta pemerintah lebih transparan dalam menyampaikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada masyara
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mengecam keras dugaan kejahatan seksual yang dilakukan oknum pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Pati
Hukum
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai kehadiran Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru telah mengakomodasi berbagai
Politik
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyalurkan dana sebesar Rp443 miliar kepada 33 kabupaten/kota melalui skema bagi hasil p
Daerah