JELAJAHNEWS.ID - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta mengangkut 18,72 ton sampah dari kawasan Gedung DPR/MPR dan Medan Merdeka usai aksi unjuk rasa pada Senin (25/8). Pembersihan dilakukan sejak Senin malam hingga Selasa (26/8) dini hari, dengan mengerahkan 90 petugas kebersihan dari Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Pusat.
Kepala DLH DKI Jakarta, Asep Kuswanto, menyatakan operasi dimulai segera setelah massa membubarkan diri. "Prinsip kami sederhana, hak demonstrasi boleh, tapi hak warga atas lingkungan bersih juga harus dipenuhi. Tim turun tepat waktu agar pagi ini semua sudah bersih," ujar Asep, Selasa (26/8/2025).
Menurutnya, langkah cepat ini menjadi wujud komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam menjaga kebersihan ruang publik. "Ini bukan soal politik, tapi soal pelayanan dasar. Trotoar dan jalan harus bersih untuk pejalan kaki dan pengendara keesokan harinya," tegasnya.
Baca Juga:Asep menjelaskan, pembersihan terkonsentrasi di dua lokasi utama: sekitar Gedung DPR/MPR, meliputi Jalan Pemuda Senayan, Jalan Pejompongan, hingga Tanah Abang; serta kawasan Gambir di Jalan Medan Merdeka Barat dan Timur. Pembersihan dimulai pukul 20.00 WIB, dengan intensitas tertinggi pada pukul 23.00 WIB hingga dini hari saat lalu lintas relatif sepi.
Dalam operasi ini, DLH mengerahkan 150 petugas kebersihan dari PJLP Sudin LH Jakarta Pusat dan 100 personel PPSU dari Kelurahan Gelora dan Bendungan Hilir. Armada yang diturunkan mencakup 12 road sweeper (penyapu jalan mekanis), 3 mini dump truk, dan 10 truk angkut sampah anorganik.
Berdasarkan data Sudin LH Jakarta Pusat, sampah yang terkumpul mencapai 85 meter kubik atau setara 18,72 ton. Sampah didominasi material anorganik seperti banner, botol plastik, dan sisa poster.
Asep menambahkan, DLH DKI telah memiliki protokol standar sejak 2023 untuk operasi cepat pasca-demonstrasi. "Kami punya timeline ketat. Maksimal pukul 05.00 pagi, semua harus sudah bersih. Alhamdulillah pagi ini kondisi sudah normal," ujarnya.
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumatera Utara, Prof. H. Saiful Anwar Matondang, membenarkan dirinya dipanggil
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Tiga penandatanganan nota kes
Ekonomi
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengunjungi Kantor PT Antar Lintas Sumatera (ALS) di Jalan Sisingamangaraja
Daerah
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan kesiapan fasilitas terbaik untuk penyelenggaraan Piala AFF U19 2026
Daerah
Komisi XI DPR RI meminta pemerintah lebih transparan dalam menyampaikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada masyara
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mengecam keras dugaan kejahatan seksual yang dilakukan oknum pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Pati
Hukum
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai kehadiran Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru telah mengakomodasi berbagai
Politik
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyalurkan dana sebesar Rp443 miliar kepada 33 kabupaten/kota melalui skema bagi hasil p
Daerah