Komisi II DPR RI Dorong Sanksi hingga Pidana bagi Pejabat yang Angkat Honorer
Komisi II DPR RI akan mendorong pemberian sanksi tegas bagi pejabat kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah yang masih mengangkat ten
Politik
JELAJAHNEWS.ID - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta mengangkut 18,72 ton sampah dari kawasan Gedung DPR/MPR dan Medan Merdeka usai aksi unjuk rasa pada Senin (25/8). Pembersihan dilakukan sejak Senin malam hingga Selasa (26/8) dini hari, dengan mengerahkan 90 petugas kebersihan dari Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Pusat.
Kepala DLH DKI Jakarta, Asep Kuswanto, menyatakan operasi dimulai segera setelah massa membubarkan diri. "Prinsip kami sederhana, hak demonstrasi boleh, tapi hak warga atas lingkungan bersih juga harus dipenuhi. Tim turun tepat waktu agar pagi ini semua sudah bersih," ujar Asep, Selasa (26/8/2025).
Menurutnya, langkah cepat ini menjadi wujud komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam menjaga kebersihan ruang publik. "Ini bukan soal politik, tapi soal pelayanan dasar. Trotoar dan jalan harus bersih untuk pejalan kaki dan pengendara keesokan harinya," tegasnya.
Baca Juga:Asep menjelaskan, pembersihan terkonsentrasi di dua lokasi utama: sekitar Gedung DPR/MPR, meliputi Jalan Pemuda Senayan, Jalan Pejompongan, hingga Tanah Abang; serta kawasan Gambir di Jalan Medan Merdeka Barat dan Timur. Pembersihan dimulai pukul 20.00 WIB, dengan intensitas tertinggi pada pukul 23.00 WIB hingga dini hari saat lalu lintas relatif sepi.
Dalam operasi ini, DLH mengerahkan 150 petugas kebersihan dari PJLP Sudin LH Jakarta Pusat dan 100 personel PPSU dari Kelurahan Gelora dan Bendungan Hilir. Armada yang diturunkan mencakup 12 road sweeper (penyapu jalan mekanis), 3 mini dump truk, dan 10 truk angkut sampah anorganik.
Berdasarkan data Sudin LH Jakarta Pusat, sampah yang terkumpul mencapai 85 meter kubik atau setara 18,72 ton. Sampah didominasi material anorganik seperti banner, botol plastik, dan sisa poster.
Asep menambahkan, DLH DKI telah memiliki protokol standar sejak 2023 untuk operasi cepat pasca-demonstrasi. "Kami punya timeline ketat. Maksimal pukul 05.00 pagi, semua harus sudah bersih. Alhamdulillah pagi ini kondisi sudah normal," ujarnya.
Komisi II DPR RI akan mendorong pemberian sanksi tegas bagi pejabat kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah yang masih mengangkat ten
Politik
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara menggelar sosialisasi layanan dan tarif air minum kepada masyarakat
Ekonomi
Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meluncurkan layanan Bus Rapid Transit (BRT) MedanBinjaiDeli Serdang atau Mebidang di
Daerah
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menegaskan pentingnya menanamkan budaya menabung dan literasi keuangan sejak usia dini se
Daerah
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) terus memperluas dukungan untuk ekosistem transaksi di lingkungan perguruan tinggi melalui pelun
Ekonomi
Perumda Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara terus memperkuat pelayanan kepada masyarakat melalui perluasan akses air minum yang sehat, aman,
Ekonomi
Komisi III DPR RI memastikan akan mengawal proses pengungkapan kasus kematian mantan istri anggota Polri berinisial WL di Medan, Sumatera
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperluas peran di Kota Padang, Sumatera Barat. Tidak hanya mengandalkan bisnis pembiayaan peru
Ekonomi
Peristiwa kematian korban Winda Lorenza Gowasa (35) (WLG) dalam kasus dugaan bunuh diri akibat menembak kepala dengan menggunakan senjata
Hukum
Komisi III DPR RI meminta Polda Sumatera Utara dan Polresta Medan mengusut secara tuntas dan transparan kasus meninggalnya Winda Lorenza (35
Politik