JELAJAHNEWS.ID -Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta periode 2014–2017, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), di Balai Kota Jakarta, Rabu (20/8/2025). Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis, mulai dari kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pendidikan, hingga sistem perparkiran di ibu kota.
"Pokoknya saya belajar dari Pak Ahok," ujar Pramono seusai pertemuan.
Pramono mengaku ingin memetik pengalaman dari kepemimpinan Ahok dalam mengelola Jakarta. Menurutnya, masukan dari mantan gubernur itu akan sangat membantu dirinya dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Baca Juga:Sementara itu, Ahok mengungkapkan telah memberikan berbagai saran kepada Pramono, salah satunya terkait prinsip dasar penetapan PBB. Ia menegaskan bahwa Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tidak boleh lebih tinggi dari harga pasar.
"Dulu, saat saya menjabat, kita naikkan tarif PBB karena NJOP jauh lebih rendah dibandingkan harga pasar. Jadi harus disesuaikan," jelas Ahok.
Namun, ia menilai kondisi saat ini berbeda. Menurutnya, ada properti yang harga jualnya justru di bawah NJOP sehingga kebijakan tarif PBB perlu dievaluasi ulang. "Makanya tahun depan mungkin harus dievaluasi. Bisa saja ada tanah tertentu yang PBB-nya diturunkan kalau kondisi ekonomi memburuk," tambahnya.
Ahok juga menyoroti kebijakan sejumlah daerah yang menaikkan PBB untuk meningkatkan pendapatan. Ia menekankan, keputusan itu tidak boleh mengabaikan kondisi warga. "Prinsip yang kedua, kita ini mengadministrasi keadilan sosial," tegasnya.
Selain PBB, keduanya turut membahas peningkatan kualitas pendidikan di Jakarta. Ahok menilai peningkatan mutu guru penting agar Jakarta mampu bersaing sebagai kota global.
Tak hanya itu, sistem perparkiran juga menjadi sorotan. Ahok menilai sistem mesin parkir yang digunakan pada masa pemerintahannya kini sudah tidak efisien. Ia menyarankan digitalisasi layanan parkir yang terintegrasi dengan ponsel pintar. "Semua orang sekarang punya HP. Kenapa tidak digital saja?" katanya.
Ahok menegaskan, pertemuan dengan Gubernur Pramono merupakan salah satu bentuk kontribusinya untuk membangun Jakarta menjadi kota yang lebih baik.
Komisi III DPR RI memastikan akan mengawal proses pengungkapan kasus kematian mantan istri anggota Polri berinisial WL di Medan, Sumatera
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperluas peran di Kota Padang, Sumatera Barat. Tidak hanya mengandalkan bisnis pembiayaan peru
Ekonomi
Peristiwa kematian korban Winda Lorenza Gowasa (35) (WLG) dalam kasus dugaan bunuh diri akibat menembak kepala dengan menggunakan senjata
Hukum
Komisi III DPR RI meminta Polda Sumatera Utara dan Polresta Medan mengusut secara tuntas dan transparan kasus meninggalnya Winda Lorenza (35
Politik
Sebuah video yang menampilkan pria yang diduga mirip Anggota DPRD Kota Medan berinisial EAS tengah mengisap perangkat menyerupai rokok elekt
Peristiwa
Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan meminta pemerintah memperkuat strategi pemberantasan judi daring dengan tidak hanya memblokir situs
Politik
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menilai penguatan otonomi daerah tidak cukup diwujudkan melalui regulasi, tetapi harus di
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi meminta Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengusut secara tuntas penyebab
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengusut secara tuntas dugaan keterlibatan Kepala S
Politik
Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Firman Soebagyo, menilai praktik korupsi di Indonesia telah berada pada ti
Politik