DPO Kasus PMI Ilegal Belum Ditangkap, Publik Pertanyakan Keseriusan Aparat
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
JELAJAHNEWS.ID -Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta periode 2014–2017, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), di Balai Kota Jakarta, Rabu (20/8/2025). Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis, mulai dari kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pendidikan, hingga sistem perparkiran di ibu kota.
"Pokoknya saya belajar dari Pak Ahok," ujar Pramono seusai pertemuan.
Pramono mengaku ingin memetik pengalaman dari kepemimpinan Ahok dalam mengelola Jakarta. Menurutnya, masukan dari mantan gubernur itu akan sangat membantu dirinya dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Baca Juga:Sementara itu, Ahok mengungkapkan telah memberikan berbagai saran kepada Pramono, salah satunya terkait prinsip dasar penetapan PBB. Ia menegaskan bahwa Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tidak boleh lebih tinggi dari harga pasar.
"Dulu, saat saya menjabat, kita naikkan tarif PBB karena NJOP jauh lebih rendah dibandingkan harga pasar. Jadi harus disesuaikan," jelas Ahok.
Namun, ia menilai kondisi saat ini berbeda. Menurutnya, ada properti yang harga jualnya justru di bawah NJOP sehingga kebijakan tarif PBB perlu dievaluasi ulang. "Makanya tahun depan mungkin harus dievaluasi. Bisa saja ada tanah tertentu yang PBB-nya diturunkan kalau kondisi ekonomi memburuk," tambahnya.
Ahok juga menyoroti kebijakan sejumlah daerah yang menaikkan PBB untuk meningkatkan pendapatan. Ia menekankan, keputusan itu tidak boleh mengabaikan kondisi warga. "Prinsip yang kedua, kita ini mengadministrasi keadilan sosial," tegasnya.
Selain PBB, keduanya turut membahas peningkatan kualitas pendidikan di Jakarta. Ahok menilai peningkatan mutu guru penting agar Jakarta mampu bersaing sebagai kota global.
Tak hanya itu, sistem perparkiran juga menjadi sorotan. Ahok menilai sistem mesin parkir yang digunakan pada masa pemerintahannya kini sudah tidak efisien. Ia menyarankan digitalisasi layanan parkir yang terintegrasi dengan ponsel pintar. "Semua orang sekarang punya HP. Kenapa tidak digital saja?" katanya.
Ahok menegaskan, pertemuan dengan Gubernur Pramono merupakan salah satu bentuk kontribusinya untuk membangun Jakarta menjadi kota yang lebih baik.
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumatera Utara, Prof. H. Saiful Anwar Matondang, membenarkan dirinya dipanggil
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Tiga penandatanganan nota kes
Ekonomi
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengunjungi Kantor PT Antar Lintas Sumatera (ALS) di Jalan Sisingamangaraja
Daerah
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan kesiapan fasilitas terbaik untuk penyelenggaraan Piala AFF U19 2026
Daerah
Komisi XI DPR RI meminta pemerintah lebih transparan dalam menyampaikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada masyara
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mengecam keras dugaan kejahatan seksual yang dilakukan oknum pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Pati
Hukum
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai kehadiran Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru telah mengakomodasi berbagai
Politik
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyalurkan dana sebesar Rp443 miliar kepada 33 kabupaten/kota melalui skema bagi hasil p
Daerah