JELAJAHNEWS.ID -Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta periode 2014–2017, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), di Balai Kota Jakarta, Rabu (20/8/2025). Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis, mulai dari kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pendidikan, hingga sistem perparkiran di ibu kota.
"Pokoknya saya belajar dari Pak Ahok," ujar Pramono seusai pertemuan.
Pramono mengaku ingin memetik pengalaman dari kepemimpinan Ahok dalam mengelola Jakarta. Menurutnya, masukan dari mantan gubernur itu akan sangat membantu dirinya dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Baca Juga:Sementara itu, Ahok mengungkapkan telah memberikan berbagai saran kepada Pramono, salah satunya terkait prinsip dasar penetapan PBB. Ia menegaskan bahwa Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tidak boleh lebih tinggi dari harga pasar.
"Dulu, saat saya menjabat, kita naikkan tarif PBB karena NJOP jauh lebih rendah dibandingkan harga pasar. Jadi harus disesuaikan," jelas Ahok.
Namun, ia menilai kondisi saat ini berbeda. Menurutnya, ada properti yang harga jualnya justru di bawah NJOP sehingga kebijakan tarif PBB perlu dievaluasi ulang. "Makanya tahun depan mungkin harus dievaluasi. Bisa saja ada tanah tertentu yang PBB-nya diturunkan kalau kondisi ekonomi memburuk," tambahnya.
Ahok juga menyoroti kebijakan sejumlah daerah yang menaikkan PBB untuk meningkatkan pendapatan. Ia menekankan, keputusan itu tidak boleh mengabaikan kondisi warga. "Prinsip yang kedua, kita ini mengadministrasi keadilan sosial," tegasnya.
Selain PBB, keduanya turut membahas peningkatan kualitas pendidikan di Jakarta. Ahok menilai peningkatan mutu guru penting agar Jakarta mampu bersaing sebagai kota global.
Tak hanya itu, sistem perparkiran juga menjadi sorotan. Ahok menilai sistem mesin parkir yang digunakan pada masa pemerintahannya kini sudah tidak efisien. Ia menyarankan digitalisasi layanan parkir yang terintegrasi dengan ponsel pintar. "Semua orang sekarang punya HP. Kenapa tidak digital saja?" katanya.
Ahok menegaskan, pertemuan dengan Gubernur Pramono merupakan salah satu bentuk kontribusinya untuk membangun Jakarta menjadi kota yang lebih baik.
Hunian modern tak harus kehilangan identitas lokal. Di tengah perubahan gaya hidup dan pesatnya perkembangan properti, rumah dituntut semaki
Ekonomi
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) terus memperluas ekosistem layanan perbankan digital melalui kolaborasi dengan berbagai sektor.
Ekonomi
Kepala Satuan Pengawas Intern (SPI) Perumda Tirtanadi, Perdinan Ginting, S.H., membantah informasi yang beredar di platform TikTok terkait
Peristiwa
Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, menegaskan mekanisme perampasan aset melalui jalur in rem tetap dapat berjalan meskipun proses
Politik
Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Dudi Purwagandhi, menyatakan dukungannya terhadap program pembinaan dan pengembangan olahraga tinju
Olahraga
Pemerhati politik Zainuddin Lubis mengecam dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah nama petinggi
Politik
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi berhasil meraih juara pertama dalam lomba konten video badan usaha pada rangkaian kegiatan Satya
Ekonomi
Komisi III DPR RI menegaskan bahwa aset pelaku tindak pidana kejahatan di sektor keuangan harus dapat dirampas dan dikembalikan kepada korba
Politik
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mendorong percepatan pembahasan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Milite
Politik
Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera menetapkan target waktu serta indikator keberhasilan yan
Politik