JELAJAHNEWS.ID -Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Ibu Kota tahun ini relatif kecil, hanya berkisar 5–10 persen. Ia meminta warga Jakarta tidak khawatir dengan penyesuaian tersebut.
"PBB jangan khawatir, Jakarta naiknya kecil sekali. Bahkan saya malah menurunkan kemarin, jadi laporan yang saya terima tidak lebih dari 5–10 persen. Kecil banget lah," kata Pramono di Kolong Tol Slipi, Jakarta Pusat, Kamis (14/8).
Pramono menekankan pentingnya transparansi dalam penetapan PBB. Menurutnya, keterbukaan informasi akan memastikan proses berjalan lancar dan meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.
Baca Juga:"Transparansi bagi saya penting sekali, sehingga untuk Jakarta persoalan PBB relatif berjalan dengan baik," ujarnya.
Selain menegaskan kenaikan yang minim, Pramono juga mengungkapkan kebijakan pembebasan PBB bagi pemilik rumah atau apartemen dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tertentu.
Kebijakan tersebut meliputi:
Rumah dengan NJOP di bawah Rp2 miliar: PBB dibebaskan atau 0 persen.
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, menyoroti kasus viral narapidana korupsi yang kedapatan berada di sebuah kedai kopi
Politik
Anggota Komisi III DPR RI, Siti Aisyah, menyoroti maraknya peredaran narkotika di Sulawesi Tenggara (Sultra) yang dinilai telah mencapai
Politik
Konflik agraria yang telah berlangsung bertahuntahun di Provinsi Riau kembali mencuat dalam forum Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang di
Politik
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mencatatkan pertumbuhan laba bersih sebesar 22,6 persen secara tahunan (yearonyear/yoy)
Ekonomi
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperluas ekspansi bisnis dengan menyasar ekosistem koperasi pasar melalui kemitraan strategis
Ekonomi
Perlindungan terhadap peternak rakyat menjadi sorotan dalam pembahasan revisi UndangUndang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di DPR RI
Politik
Pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Satu Data Indonesia di DPR RI memunculkan kekhawatiran terkait potensi resistensi dari peme
Politik
Umat Paroki Aek Nabara hingga kini masih menunggu kepastian terkait pengembalian dana gereja senilai sekitar Rp28 miliar yang diduga hilang
Hukum
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menilai wacana pelarangan rokok elektrik atau vape perlu dikaji secara serius sebagai langkah
Ragam
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Roy Riady menyatakan bahwa keterangan saksi dan ahli yang dihadirkan oleh pihak terdakwa dalam perkara
Hukum