DPO Kasus PMI Ilegal Belum Ditangkap, Publik Pertanyakan Keseriusan Aparat
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
JELAJAHNEWS.ID -Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Ibu Kota tahun ini relatif kecil, hanya berkisar 5–10 persen. Ia meminta warga Jakarta tidak khawatir dengan penyesuaian tersebut.
"PBB jangan khawatir, Jakarta naiknya kecil sekali. Bahkan saya malah menurunkan kemarin, jadi laporan yang saya terima tidak lebih dari 5–10 persen. Kecil banget lah," kata Pramono di Kolong Tol Slipi, Jakarta Pusat, Kamis (14/8).
Pramono menekankan pentingnya transparansi dalam penetapan PBB. Menurutnya, keterbukaan informasi akan memastikan proses berjalan lancar dan meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.
Baca Juga:"Transparansi bagi saya penting sekali, sehingga untuk Jakarta persoalan PBB relatif berjalan dengan baik," ujarnya.
Selain menegaskan kenaikan yang minim, Pramono juga mengungkapkan kebijakan pembebasan PBB bagi pemilik rumah atau apartemen dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tertentu.
Kebijakan tersebut meliputi:
Rumah dengan NJOP di bawah Rp2 miliar: PBB dibebaskan atau 0 persen.
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumatera Utara, Prof. H. Saiful Anwar Matondang, membenarkan dirinya dipanggil
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Tiga penandatanganan nota kes
Ekonomi
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengunjungi Kantor PT Antar Lintas Sumatera (ALS) di Jalan Sisingamangaraja
Daerah
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan kesiapan fasilitas terbaik untuk penyelenggaraan Piala AFF U19 2026
Daerah
Komisi XI DPR RI meminta pemerintah lebih transparan dalam menyampaikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada masyara
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mengecam keras dugaan kejahatan seksual yang dilakukan oknum pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Pati
Hukum
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai kehadiran Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru telah mengakomodasi berbagai
Politik
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyalurkan dana sebesar Rp443 miliar kepada 33 kabupaten/kota melalui skema bagi hasil p
Daerah