DPR Desak Investigasi Independen atas Tewasnya Ibu Hamil akibat Penembakan di Intan Jaya
Anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion, mendesak pemerintah segera melakukan investigasi menyeluruh, independen, dan transparan terkait tewas
Politik
JELAJAHNEWS.ID -Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Ibu Kota tahun ini relatif kecil, hanya berkisar 5–10 persen. Ia meminta warga Jakarta tidak khawatir dengan penyesuaian tersebut.
"PBB jangan khawatir, Jakarta naiknya kecil sekali. Bahkan saya malah menurunkan kemarin, jadi laporan yang saya terima tidak lebih dari 5–10 persen. Kecil banget lah," kata Pramono di Kolong Tol Slipi, Jakarta Pusat, Kamis (14/8).
Pramono menekankan pentingnya transparansi dalam penetapan PBB. Menurutnya, keterbukaan informasi akan memastikan proses berjalan lancar dan meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.
Baca Juga:"Transparansi bagi saya penting sekali, sehingga untuk Jakarta persoalan PBB relatif berjalan dengan baik," ujarnya.
Selain menegaskan kenaikan yang minim, Pramono juga mengungkapkan kebijakan pembebasan PBB bagi pemilik rumah atau apartemen dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tertentu.
Kebijakan tersebut meliputi:
Rumah dengan NJOP di bawah Rp2 miliar: PBB dibebaskan atau 0 persen.
Apartemen dengan NJOP di bawah Rp650 juta: PBB juga dibebaskan atau 0 persen.
"Berlaku bagi masyarakat yang NJOP-nya di bawah Rp2 miliar PBB-nya 0 persen. Bagi masyarakat yang memiliki apartemen di bawah Rp650 juta, 0 persen," jelas Pramono.
Pemprov DKI Jakarta berharap kebijakan ini dapat meringankan beban masyarakat sekaligus menjaga kepatuhan wajib pajak. Kenaikan yang terbatas diharapkan tidak menimbulkan gejolak, sementara pembebasan bagi nilai properti tertentu akan membantu kelompok masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.
Dengan penyesuaian yang proporsional, transparansi pengelolaan, dan adanya kebijakan pembebasan, Pemprov DKI menargetkan penerimaan PBB dapat tetap optimal tanpa memberatkan warga.
Anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion, mendesak pemerintah segera melakukan investigasi menyeluruh, independen, dan transparan terkait tewas
Politik
JELAJAHNEWS.ID Ketua Umum PWI Pusat Ahkmad Munir mengingatkan seluruh anggota PWI untuk tidak terlibat bisnis Narkoba dan Judi. Komitmen i
Ragam
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara resmi menurunkan tarif pemakaian air bagi seluruh kategori pelanggan mula
Ekonomi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap sejumlah pejabat di Provinsi Sumatera Utara (S
Hukum
Momen sambutan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution seketika mencairkan suasana dingin di Pembukaan Rakernas APEKSI XVIII
Daerah
Sorotan publik terhadap pelaksanaan Gelar Melayu Serumpun (GEMES) XVIII/2026 terus bergulir. Selain banjir komentar sinis dari warganet terk
Peristiwa
Perjalanan panjang 436 tahun Kota Medan bukan sekadar catatan sejarah, melainkan momentum untuk memperkuat fondasi pembangunan sekaligus mew
Politik
Fernando Raja Sipahutar, Kuasa hukum anggota DPRD Kota Medan, Antonius Devolis Tumanggor
Hukum
Gelar Melayu Serumpun (GEMES) IX Tahun 2026 yang digagas Dinas Pariwisata Kota Medan di Lapangan Merdeka, Sabtu (27/6/2026) malam
Peristiwa
Pagi itu, udara di kawasan Danau Toba masih terasa sejuk. Deretan pepohonan yang tumbuh di lereng perbukitan menjadi benteng alami
Ragam