DPO Kasus PMI Ilegal Belum Ditangkap, Publik Pertanyakan Keseriusan Aparat
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
JELAJAHNEWS.ID -Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa setiap penunjukan pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta dilakukan dengan sangat selektif, mengedepankan kredibilitas, kompetensi, dan hubungan profesional yang kuat. Pramono menyatakan bahwa ia hanya akan menunjuk individu yang telah dikenalnya secara pribadi dan terbukti memiliki rekam jejak yang baik.
"Saya di dalam mengangkat siapapun untuk menjadi komisaris, pendekatan pertama adalah saya harus mengenal yang bersangkutan, dan yang kedua tentu soal kredibilitas," ujar Pramono,di Balai Kota Jakarta, Selasa (5/8/2025).
Menurutnya, pendekatan personal ini bukan semata pertimbangan subjektif, melainkan bentuk tanggung jawab moral agar setiap jabatan strategis diisi oleh orang-orang yang layak, paham tugas, dan mampu menjalankan amanah secara optimal.
Baca Juga:Contoh: Penunjukan Ketua Dewas PAM Jaya
Salah satu contoh konkret yang disampaikan Pramono adalah penunjukan mantan Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, sebagai Ketua Dewan Pengawas (Dewas) PAM Jaya. Pramono menilai, Prasetyo memiliki pengalaman dan pemahaman mendalam mengenai urusan air bersih di Jakarta.
"Beliau sudah dua periode menjabat sebagai Ketua DPRD. Tentunya paham betul soal PAM Jaya, dan saya membutuhkan itu," jelasnya.
Pramono menekankan, penunjukan tersebut bukan semata pertimbangan kedekatan pribadi, tetapi berdasarkan rekam jejak dan kapabilitas yang relevan dengan tantangan yang dihadapi PAM Jaya saat ini.
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumatera Utara, Prof. H. Saiful Anwar Matondang, membenarkan dirinya dipanggil
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Tiga penandatanganan nota kes
Ekonomi
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengunjungi Kantor PT Antar Lintas Sumatera (ALS) di Jalan Sisingamangaraja
Daerah
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan kesiapan fasilitas terbaik untuk penyelenggaraan Piala AFF U19 2026
Daerah
Komisi XI DPR RI meminta pemerintah lebih transparan dalam menyampaikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada masyara
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mengecam keras dugaan kejahatan seksual yang dilakukan oknum pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Pati
Hukum
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai kehadiran Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru telah mengakomodasi berbagai
Politik
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyalurkan dana sebesar Rp443 miliar kepada 33 kabupaten/kota melalui skema bagi hasil p
Daerah