Terkait Tuntutan 17 Pensiunan, Perumda Tirtanadi: Sebagian Dana dari AJB Bumiputera Sudah Diterima
Perumda Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara angkat bicara terkait tuntutan 17 pensiunan yang hingga kini masih memperjuangkan pembayaran penuh
Ekonomi
JELAJAHNEWS.ID -Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa setiap penunjukan pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta dilakukan dengan sangat selektif, mengedepankan kredibilitas, kompetensi, dan hubungan profesional yang kuat. Pramono menyatakan bahwa ia hanya akan menunjuk individu yang telah dikenalnya secara pribadi dan terbukti memiliki rekam jejak yang baik.
"Saya di dalam mengangkat siapapun untuk menjadi komisaris, pendekatan pertama adalah saya harus mengenal yang bersangkutan, dan yang kedua tentu soal kredibilitas," ujar Pramono,di Balai Kota Jakarta, Selasa (5/8/2025).
Menurutnya, pendekatan personal ini bukan semata pertimbangan subjektif, melainkan bentuk tanggung jawab moral agar setiap jabatan strategis diisi oleh orang-orang yang layak, paham tugas, dan mampu menjalankan amanah secara optimal.
Baca Juga:Contoh: Penunjukan Ketua Dewas PAM Jaya
Salah satu contoh konkret yang disampaikan Pramono adalah penunjukan mantan Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, sebagai Ketua Dewan Pengawas (Dewas) PAM Jaya. Pramono menilai, Prasetyo memiliki pengalaman dan pemahaman mendalam mengenai urusan air bersih di Jakarta.
"Beliau sudah dua periode menjabat sebagai Ketua DPRD. Tentunya paham betul soal PAM Jaya, dan saya membutuhkan itu," jelasnya.
Pramono menekankan, penunjukan tersebut bukan semata pertimbangan kedekatan pribadi, tetapi berdasarkan rekam jejak dan kapabilitas yang relevan dengan tantangan yang dihadapi PAM Jaya saat ini.
Lebih lanjut, Pramono menegaskan bahwa mayoritas pejabat yang diangkat selama masa kepemimpinannya adalah individu-individu yang telah terbukti memiliki kemampuan, integritas, dan kapasitas yang sesuai dengan peran yang diberikan.
"Hampir semua yang saya angkat adalah orang-orang yang memang memiliki kapasitas untuk itu. Walaupun saya mengenal mereka, tapi pertimbangan utamanya tetap pada kompetensi," tegas Pramono.
Kebijakan ini, menurutnya, merupakan bagian dari upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel. Dengan menunjuk orang-orang tepat di posisi strategis, Pramono berharap kinerja Pemprov DKI Jakarta bisa terus meningkat dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
Perumda Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara angkat bicara terkait tuntutan 17 pensiunan yang hingga kini masih memperjuangkan pembayaran penuh
Ekonomi
Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PKS, Saadiah Uluputty, meminta Universitas Pertahanan (Unhan) RI dan Kementerian Pertahanan (Kemenhan
Politik
Struktur Pengurus Besar Tinju Indonesia (Perbati) Sumatera Utara memasuki babak baru. Zainuddin Lubis, SH resmi menahkodai Perbati Sumut
Olahraga
Penetapan seorang sopir truk berinisial B sebagai tersangka dalam perkara pengangkutan kayu hasil hutan menjadi sorotan dalam rapat dengar p
Hukum
Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sumatera Utara, Erris Julietta Napitupulu, mengapresiasi tim riset Universitas Medan Area (UMA)
Daerah
Balai Penegakan Hukuma (Gakkum) Kehutanan Wilayah Sumatera menetapkan B seorang sopir truk bermuatan kayu sebagai tersangka.
Politik
Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Sitorus, mendesak pemerintah pusat segera mengambil alih penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yan
Politik
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Putra Nababan berharap Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Penyiaran tidak menjadi aturan yang memb
Politik
Komisi II DPR RI akan mendorong pemberian sanksi tegas bagi pejabat kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah yang masih mengangkat ten
Politik
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara menggelar sosialisasi layanan dan tarif air minum kepada masyarakat
Ekonomi