DPR Minta Masyarakat Terbuka dalam Survei Ekonomi BPS
Komisi X DPR RI mengimbau masyarakat agar tidak ragu memberikan data kepada Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pelaksanaan survei ekonomi
Politik
JELAJAHNEWS.ID -Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Dharma Jaya kembali merealisasikan komitmennya dalam menjaga ketahanan dan stabilitas pangan di Provinsi DKI Jakarta dengan mendatangkan 750 ekor sapi impor dari Australia pada pertengahan Juli 2025.
Kedatangan ratusan sapi ini merupakan bagian dari tahap kedua program pengadaan 5.000 ekor sapi impor yang ditargetkan terpenuhi sepanjang tahun 2025. Saat ini, total 1.250 ekor sapi impor telah berada di kandang penggemukan Dharma Jaya di Serang, Banten.
Direktur Utama Perumda Dharma Jaya, Raditya Endra Budiman, menjelaskan bahwa pada tahap pertama, sebanyak 500 ekor sapi telah lebih dulu tiba di kandang tersebut sejak awal Mei 2025. Setelah melalui proses penggemukan selama tiga bulan, seluruh sapi tahap pertama yang terdiri dari jenis feeder steer dan bull telah berhasil dijual.
"Proses penggemukan tahap kedua akan berlangsung selama tiga hingga empat bulan, sama seperti sebelumnya. Setelah itu, sapi akan dijual dalam bentuk sapi hidup," ujar Raditya, Kamis (24/7).
Raditya merinci, dari 750 ekor sapi impor tahap kedua, sebanyak 711 ekor merupakan jenis feeder steer dan bull, sementara 39 ekor lainnya adalah jenis productive heifer. Sapi feeder akan digemukkan untuk dijual sebagai sapi potong, sedangkan productive heifer akan dikembangkan untuk mendukung program budi daya sapi lokal.
"Sapi betina jenis productive heifer akan kami kembangkan hingga empat kali masa produktifnya. Ini adalah bagian dari upaya kami dalam meningkatkan populasi sapi lokal," tambahnya.
Raditya menyebutkan, permintaan terhadap sapi impor cukup tinggi. Semua sapi tahap pertama telah habis terjual, sementara sapi tahap kedua juga sudah mulai dipesan, meskipun masih dalam masa penggemukan.
Komisi X DPR RI mengimbau masyarakat agar tidak ragu memberikan data kepada Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pelaksanaan survei ekonomi
Politik
Panitia Kerja (Panja) Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI) di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melanjutkan
Politik
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumatera Utara, Prof. H. Saiful Anwar Matondang, membenarkan dirinya dipanggil
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Tiga penandatanganan nota kes
Ekonomi
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengunjungi Kantor PT Antar Lintas Sumatera (ALS) di Jalan Sisingamangaraja
Daerah
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan kesiapan fasilitas terbaik untuk penyelenggaraan Piala AFF U19 2026
Daerah
Komisi XI DPR RI meminta pemerintah lebih transparan dalam menyampaikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada masyara
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mengecam keras dugaan kejahatan seksual yang dilakukan oknum pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Pati
Hukum