"Kami memiliki sekitar 10 pelanggan tetap dari Rumah Potong Hewan (RPH) di Cakung, Serang, Bogor, dan Sukabumi. Setiap pelanggan bisa memesan hingga 50 ekor per bulan. Jadi, begitu masa penggemukan selesai, sapi langsung dikirim karena sudah ada pemesannya," jelasnya.
Sementara itu, Direktur Bisnis Perumda Dharma Jaya, Irwan Nusyirwan, menambahkan bahwa program penggemukan sapi bukan sekadar jual-beli, melainkan berkontribusi pada penguatan ekonomi lokal.
"Setiap proses penggemukan melibatkan pembelian pakan, penyerapan tenaga kerja, hingga distribusi. Semua ini menciptakan efek berganda yang mendorong pertumbuhan ekonomi di sekitar kandang penggemukan," terang Irwan.
Ia juga mengungkapkan bahwa pengiriman sapi impor tahap ketiga dijadwalkan tiba pada awal September 2025 dan langsung diarahkan ke kandang penggemukan di Serang yang memiliki kapasitas hingga 3.000 ekor sapi.
"Pengiriman dilakukan secara bertahap agar proses penggemukan berjalan optimal dan distribusi ke pasar tetap terkendali. Ini juga memastikan stok daging sapi di DKI Jakarta tetap aman dan stabil," pungkas Irwan.
Komisi III DPR RI memastikan akan mengawal proses pengungkapan kasus kematian mantan istri anggota Polri berinisial WL di Medan, Sumatera
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperluas peran di Kota Padang, Sumatera Barat. Tidak hanya mengandalkan bisnis pembiayaan peru
Ekonomi
Peristiwa kematian korban Winda Lorenza Gowasa (35) (WLG) dalam kasus dugaan bunuh diri akibat menembak kepala dengan menggunakan senjata
Hukum
Komisi III DPR RI meminta Polda Sumatera Utara dan Polresta Medan mengusut secara tuntas dan transparan kasus meninggalnya Winda Lorenza (35
Politik
Sebuah video yang menampilkan pria yang diduga mirip Anggota DPRD Kota Medan berinisial EAS tengah mengisap perangkat menyerupai rokok elekt
Peristiwa
Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan meminta pemerintah memperkuat strategi pemberantasan judi daring dengan tidak hanya memblokir situs
Politik
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menilai penguatan otonomi daerah tidak cukup diwujudkan melalui regulasi, tetapi harus di
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi meminta Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengusut secara tuntas penyebab
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengusut secara tuntas dugaan keterlibatan Kepala S
Politik
Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Firman Soebagyo, menilai praktik korupsi di Indonesia telah berada pada ti
Politik