"Kami memiliki sekitar 10 pelanggan tetap dari Rumah Potong Hewan (RPH) di Cakung, Serang, Bogor, dan Sukabumi. Setiap pelanggan bisa memesan hingga 50 ekor per bulan. Jadi, begitu masa penggemukan selesai, sapi langsung dikirim karena sudah ada pemesannya," jelasnya.
Sementara itu, Direktur Bisnis Perumda Dharma Jaya, Irwan Nusyirwan, menambahkan bahwa program penggemukan sapi bukan sekadar jual-beli, melainkan berkontribusi pada penguatan ekonomi lokal.
"Setiap proses penggemukan melibatkan pembelian pakan, penyerapan tenaga kerja, hingga distribusi. Semua ini menciptakan efek berganda yang mendorong pertumbuhan ekonomi di sekitar kandang penggemukan," terang Irwan.
Ia juga mengungkapkan bahwa pengiriman sapi impor tahap ketiga dijadwalkan tiba pada awal September 2025 dan langsung diarahkan ke kandang penggemukan di Serang yang memiliki kapasitas hingga 3.000 ekor sapi.
"Pengiriman dilakukan secara bertahap agar proses penggemukan berjalan optimal dan distribusi ke pasar tetap terkendali. Ini juga memastikan stok daging sapi di DKI Jakarta tetap aman dan stabil," pungkas Irwan.
Hunian modern tak harus kehilangan identitas lokal. Di tengah perubahan gaya hidup dan pesatnya perkembangan properti, rumah dituntut semaki
Ekonomi
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) terus memperluas ekosistem layanan perbankan digital melalui kolaborasi dengan berbagai sektor.
Ekonomi
Kepala Satuan Pengawas Intern (SPI) Perumda Tirtanadi, Perdinan Ginting, S.H., membantah informasi yang beredar di platform TikTok terkait
Peristiwa
Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, menegaskan mekanisme perampasan aset melalui jalur in rem tetap dapat berjalan meskipun proses
Politik
Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Dudi Purwagandhi, menyatakan dukungannya terhadap program pembinaan dan pengembangan olahraga tinju
Olahraga
Pemerhati politik Zainuddin Lubis mengecam dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah nama petinggi
Politik
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi berhasil meraih juara pertama dalam lomba konten video badan usaha pada rangkaian kegiatan Satya
Ekonomi
Komisi III DPR RI menegaskan bahwa aset pelaku tindak pidana kejahatan di sektor keuangan harus dapat dirampas dan dikembalikan kepada korba
Politik
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mendorong percepatan pembahasan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Milite
Politik
Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera menetapkan target waktu serta indikator keberhasilan yan
Politik