DPR RI Serap Aspirasi Prolegnas 2027, Soroti Penyesuaian Status Jakarta Jadi DKJ
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyerap berbagai masukan dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2027
Politik
MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Edy Rahmayadi mendukung rencana PT Kereta Api Indonesia (KAI) merevitalisasi lahan di kawasan bekas pasar di Delitua, Kab. Deliserdang melalui kerja sama (MoU) bersama pemerintah setempat.
Untuk itu semua persiapan perlu dilakukan, termasuk skema cipta kondisi dengan langkah yang humanis. Hal itu disampaikan Gubsu saat menerima kunjungan rombongan PT KAI Divisi Regional (Divre) I Sumut di kediaman pribadi Gubsu di Delitua, Kab. Deliserdang, Kamis (9/7/2020). Turut mendampingi Gubsu, Asisten Administrasi Pemerintahan, Arsyad Lubis, Asisten Pemkes Pemkab Deliserdang, Faisal serta pejabat pemerintahan setempat.
“Rencanakan dalam waktu yang terukur. Kepada camat, harus dibuat sosialisasi. Bentuk tim terpadu untuk cipta kondisi, termasuk mendata masyarakat (pedagang). Karena bisa saja ada yang mengambil kesempatan dan provokasi keadaan,” ujar Edy.
Setelah cipta kondisi, kata Edy, dilakukan pemisahan serta lokalisir agar masalah tidak meluas lagi. Karena meskipun lahan milik PT KAI, namun tetap saja kemungkinan adanya kendala akan selalu menjadi bagian dari proses seperti ini.
“Jangan sampai ada masalah lagi. Namun saya ingatkan, setiap mengambil langkah, lakukan dengan cara yang humanis. Kemudian, langkah selanjutnya adalah menyiapkan skema pemindahan pedagang pasar ke tempat yang baru. Begitu juga penempatan ke lokasi yang baru harus disiapkan dan transparan (adil),” tegas Edy.
Sementara, Vice President Divre I Sumut, Johannes Daniel Hutabarat mengatakan bahwa pihaknya dalam waktu dekat akan membangun kesepahaman (kerja sama) dengan Pemkab Deliserdang untuk merevitalisasi lahan PT KAI yang dijadikan lahan berjualan, dibuat menjadi ruang terbuka hijau (RTH). Karena itu pihaknya meminta dukungan dari Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) sebelum mengambil langkah lebih lanjut.
“Untuk Delitua ini kita mau ada MoU, karena ada program dari Bupati Deliserdang yang cukup bagus, membangun RTH. Jadi disana, status stasiunnya tetap ada. Sehingga jika ada reaktivasi jalur, itu sudah siap. Jadi Pemkab Deliserdang yang akan membuat RTH-nya,” sebut Daniel.
Untuk itu, kata Daniel, dalam waktu dekat pihaknya akan bertemu membahas MoU bersama Pemkab Deliserdang agar rencana tersebut bisa dijalankan dan stasiun lama milik PT KAI, kawasan sekitarnya bisa dijadikan seperti taman sebagai RTH. Sementara keberadaan pedagang, bisa dipindahkan ke tempat yang baru. (IP)
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyerap berbagai masukan dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2027
Politik
Sebanyak 54 warga Desa Limau Manis dan Desa Medan Sinembah, Kabupaten Deli Serdang, mengajukan gugatan perdata terkait dugaan perbuatan mela
Hukum
Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke121 Perumda Tirtanadi Sumatera Utara berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan di Kantor Pusat, J
Daerah
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu, saat menghadiri Indonesia Coffee Expo (ICX) 2026 resmi berak
Ekonomi
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyampaikan keprihatinan atas munculnya sejumlah kasus dugaan keracunan pada penerima manfaat Pr
Politik
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi
Politik
Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengapresiasi langkah Bank Sumut dalam mempermudah akses Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Ekonomi
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Aceh Teuku Rahmatsyah menegaskan komitmen jajaran Kejati Aceh untuk terus memperbaiki kinerja dan memulihka
Hukum
Penyidik Balai Gakkum dan Korwas PPNS dari Ditreskrimsus Polda Sumut menetapkan B seorang sopir sebagai tersangka karena membawa
Hukum
DPR RI menargetkan pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Perampasan Aset dapat dituntaskan dan diputus dalam Rapat Paripurna pali
Politik