Komisi IX DPR Soroti Kasus Keracunan MBG, Netty Desak Evaluasi Menyeluruh Sistem Pengawasan

JELAJAHNEWS.ID -Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyampaikan keprihatinan atas munculnya sejumlah kasus dugaan keracunan pada penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah.

Ia menegaskan bahwa aspek keselamatan harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program tersebut.

"Kami turut prihatin atas kejadian yang dialami para penerima manfaat MBG di sejumlah daerah. Semoga mereka yang terdampak segera pulih dan seluruh proses penanganannya berjalan dengan baik," ujar Netty,di Jakarta, Jumat (4/9/2026).

Baca Juga:

• Komisi IX DPR Belum Setujui Rencana Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan 2026

Menurut Netty, insiden tersebut tidak boleh dipandang sebagai kasus terpisah, melainkan menjadi peringatan serius untuk memperbaiki sistem secara menyeluruh. Ia menilai keberhasilan program MBG tidak hanya diukur dari jumlah distribusi makanan, tetapi juga dari aspek keamanan dan kualitas yang diterima masyarakat.

"Setiap kejadian tentu menjadi perhatian kita bersama, karena di balik angka-angka tersebut ada anak-anak dan masyarakat yang harus kita jaga kesehatannya sebagai bagian dari masa depan Indonesia," tambahnya.

Politisi Fraksi PKS itu menekankan pentingnya pengawasan yang dilakukan secara komprehensif, mulai dari tahap perencanaan hingga distribusi makanan. Ia mengingatkan bahwa pengawasan tidak cukup dilakukan setelah makanan dikonsumsi.

"Pengawasan harus dimulai sejak penyusunan dan penerapan petunjuk teknis, pemilihan bahan baku, proses pengolahan, penyimpanan, pengemasan, hingga distribusi kepada penerima manfaat. Setiap tahapan harus memiliki standar yang jelas dan diawasi secara ketat," tegasnya.

Lebih lanjut, Netty mendesak Badan Gizi Nasional untuk membuka hasil audit setiap insiden secara transparan. Menurutnya, transparansi diperlukan untuk mengidentifikasi akar masalah, apakah berasal dari bahan baku, proses pengolahan, penyimpanan, atau distribusi.

"Yang perlu kita ketahui bukan hanya bahwa telah terjadi keracunan atau sebuah SPPG diberi sanksi, tetapi apa penyebabnya. Jika ditemukan pola kesalahan yang sama, jangan menunggu kejadian berikutnya," ujarnya.

Netty juga mengusulkan agar dilakukan evaluasi terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) lain yang memiliki potensi risiko serupa, guna mencegah terulangnya kejadian yang sama di masa mendatang.

Selain itu, ia mendorong penguatan partisipasi publik melalui pembukaan kanal pengaduan yang responsif dan mudah diakses oleh orang tua, siswa, guru, maupun masyarakat umum. Ia bahkan mengusulkan adanya apresiasi bagi masyarakat yang melaporkan dugaan pelanggaran secara valid.

"Keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari jumlah makanan yang didistribusikan, tetapi dari keamanan dan kualitasnya. MBG adalah investasi untuk generasi Indonesia," kata Netty.(**)