Jelang Piala Dunia 2026, Putra Nababan Soroti Nobar TVRI yang Dinilai Masih Jawa-Sentris

JELAJAHNEWS.ID - Anggota Komisi VII DPR RI Putra Nababan mempertanyakan komitmen TVRI dalam menghadirkan layanan penyiaran yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia menjelang kick-off Piala Dunia 2026.

Ia menilai sejumlah program yang disiapkan TVRI masih berfokus pada Pulau Jawa dan belum mencerminkan keberpihakan terhadap masyarakat di wilayah Indonesia Tengah dan Indonesia Timur yang memiliki antusiasme tinggi terhadap sepak bola.

Pernyataan tersebut disampaikan Putra Nababan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI bersama Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, LPP RRI, dan LKBN ANTARA, di Ruang Rapat Komisi VII, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Putra menyoroti rencana kegiatan nonton bareng (nobar) pembukaan Piala Dunia yang dipusatkan di Jakarta dan Bandung. Menurutnya, pemilihan lokasi tersebut menunjukkan bahwa orientasi program TVRI masih terlalu terpusat di Pulau Jawa.

"Kok kick-off awalnya itu Jakarta, Bandung. Kenapa tidak dibikin di Ambon? Kenapa tidak dibikin di NTT? Kenapa tidak dibikin di Papua? Kenapa tidak dibikin di Makassar? Kenapa? Piala Dunia ini punya kita semua, bukan Jawa-sentris, Pulau Jawa saja," ujar Putra.

Politikus Fraksi PDI Perjuangan itu menegaskan bahwa masyarakat di kawasan Indonesia Tengah dan Indonesia Timur memiliki kecintaan yang besar terhadap sepak bola. Oleh karena itu, momentum Piala Dunia dinilai sangat tepat untuk memperkuat kehadiran TVRI sekaligus memperluas jangkauan layanan siaran di berbagai daerah.

Putra mengingatkan bahwa TVRI sebagai lembaga penyiaran publik memiliki tanggung jawab untuk melayani seluruh masyarakat Indonesia tanpa membedakan wilayah. Menurutnya, semangat pemerataan tersebut belum terlihat secara optimal dalam perencanaan program maupun penggunaan anggaran yang dipaparkan TVRI.

"Sudah saya warning berkali-kali bahwa kita punya saudara-saudara di Indonesia Tengah dan Indonesia Timur yang luar biasa cintanya sama bola. Kalau ini pernah disuarakan bahwa TVRI adalah program Presiden untuk semua masyarakat Indonesia, tolong lakukan, dan ini tidak tercermin dari anggaran yang sudah ada," katanya.

Selain menyoroti aspek pemerataan layanan, Putra juga mengkritisi realisasi anggaran Pusat Pendidikan dan Pelatihan TVRI yang baru mencapai 16 persen. Menurutnya, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor penting untuk mendukung kualitas penyiaran, terutama dalam menayangkan ajang internasional berskala besar seperti Piala Dunia.

Ia mengaku belum melihat adanya langkah nyata yang menunjukkan peningkatan akses siaran bagi masyarakat di wilayah Indonesia Tengah dan Indonesia Timur. Padahal, waktu pelaksanaan Piala Dunia sudah semakin dekat.

"Saya tidak melihat dari paparan unit kerja yang ada keberpihakan atau perbaikan terhadap jangkauan saudara-saudara kita yang ada di Indonesia Tengah dan Indonesia Timur untuk bisa menyaksikan tayangan TVRI nanti," tegasnya.

Putra juga menyoroti peningkatan jangkauan siaran TVRI yang dinilai masih minim. Berdasarkan data yang dipaparkan, cakupan layanan TVRI hanya bertambah dari 75 persen menjadi 77 persen. Ia menilai capaian tersebut belum memadai untuk menjawab kebutuhan masyarakat menjelang penyelenggaraan Piala Dunia.

"Ini merupakan kekecewaan kita setelah berkali-kali rapat tertutup maupun rapat terbuka. Ternyata hasilnya masih berpihak pada daerah-daerah yang memang sudah menjadi jangkauan TVRI. Penambahannya dari 75 persen hanya menjadi 77 persen, sementara kick-off sudah tinggal beberapa hari lagi," pungkasnya.(jn/**)