Penguatan Manajemen Desa Wisata Dinilai Jadi Kunci Mendorong Kemandirian
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim mendorong pemerintah memperkuat kapasitas pengelolaan desa wisata melalui pendampingan yang b
Politik
JELAJAHNEWS.ID -Tim Pengawas Haji (Timwas) DPR RI mengapresiasi penyelenggaraan ibadah haji 2026 yang dinilai berlangsung lebih tertib dan terorganisasi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Meski demikian, DPR menyoroti sejumlah aspek layanan yang masih memerlukan pembenahan, terutama terkait kualitas akomodasi dan kapasitas tenda yang digunakan jemaah Indonesia selama berada di Tanah Suci.
Anggota Timwas Haji DPR RI, Jazilul Fawaid, menyampaikan bahwa pelaksanaan haji tahun ini menunjukkan kemajuan signifikan, khususnya dalam pengelolaan transportasi dan mobilisasi jemaah pada fase puncak ibadah haji. Menurutnya, kelancaran pergerakan jemaah dari hotel menuju Arafah hingga Mina menjadi salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan haji tahun ini.
"Kami mengapresiasi kinerja penyelenggaraan haji tahun ini yang relatif lebih baik dibandingkan sebelumnya. Secara umum pelaksanaan berjalan tertib, meskipun tentu tetap ada beberapa aspek yang ke depan wajib disempurnakan," ujar Jazilul saat berada di Makkah, Arab Saudi, Sabtu (30/5/2026).
Politikus yang akrab disapa Gus Jazil itu menilai keberhasilan dalam mengatur arus pergerakan jemaah mampu menekan potensi keterlambatan dan kepadatan yang selama ini menjadi tantangan utama dalam penyelenggaraan ibadah haji. Sistem transportasi dan mobilisasi yang lebih tertata dinilai memberikan dampak positif terhadap kelancaran rangkaian ibadah para jemaah.
Meski demikian, DPR menilai masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang harus menjadi perhatian pemerintah Indonesia bersama penyedia layanan haji di Arab Saudi. Salah satu aspek yang menjadi sorotan adalah fasilitas akomodasi, termasuk kapasitas tenda yang digunakan jemaah selama menjalani prosesi ibadah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.
Menurut Jazilul, evaluasi terhadap fasilitas dasar menjadi hal penting karena berkaitan langsung dengan kenyamanan, kesehatan, dan konsentrasi jemaah saat menjalankan ibadah. Ia menegaskan bahwa kualitas layanan yang baik tidak hanya diukur dari kelancaran transportasi, tetapi juga dari ketersediaan fasilitas yang memadai.
"Masih ada sejumlah fasilitas akomodasi dan kapasitas tenda yang perlu dievaluasi. Tujuannya agar ke depan jemaah Indonesia benar-benar bisa seratus persen fokus beribadah tanpa terganggu masalah fasilitas dasar," tegasnya.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim mendorong pemerintah memperkuat kapasitas pengelolaan desa wisata melalui pendampingan yang b
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion, mendesak pemerintah segera melakukan investigasi menyeluruh, independen, dan transparan terkait tewas
Politik
JELAJAHNEWS.ID Ketua Umum PWI Pusat Ahkmad Munir mengingatkan seluruh anggota PWI untuk tidak terlibat bisnis Narkoba dan Judi. Komitmen i
Ragam
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara resmi menurunkan tarif pemakaian air bagi seluruh kategori pelanggan mula
Ekonomi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap sejumlah pejabat di Provinsi Sumatera Utara (S
Hukum
Momen sambutan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution seketika mencairkan suasana dingin di Pembukaan Rakernas APEKSI XVIII
Daerah
Sorotan publik terhadap pelaksanaan Gelar Melayu Serumpun (GEMES) XVIII/2026 terus bergulir. Selain banjir komentar sinis dari warganet terk
Peristiwa
Perjalanan panjang 436 tahun Kota Medan bukan sekadar catatan sejarah, melainkan momentum untuk memperkuat fondasi pembangunan sekaligus mew
Politik
Fernando Raja Sipahutar, Kuasa hukum anggota DPRD Kota Medan, Antonius Devolis Tumanggor
Hukum
Gelar Melayu Serumpun (GEMES) IX Tahun 2026 yang digagas Dinas Pariwisata Kota Medan di Lapangan Merdeka, Sabtu (27/6/2026) malam
Peristiwa