Kadisdikbud Medan Minta Pemberitaan Berimbang, Tegaskan Komitmen Benahi Dunia Pendidikan
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ( Kadisdikbud) Kota Medan, Laksamana Putra Siregar, meminta media membantu menghadirkan pemberitaan y
Daerah
Puan menambahkan, investigasi atas kecelakaan ini harus menghasilkan pembelajaran struktural guna mencegah kejadian serupa terulang. Ia berharap masyarakat tetap melihat KRL sebagai moda transportasi yang aman dan dapat diandalkan.
"Yang terpenting, masyarakat harus yakin bahwa menggunakan KRL tetap merupakan pilihan transportasi yang aman, rasional, dan didukung oleh sistem keselamatan yang terus diperkuat," tutup Puan.(jn/**)
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ( Kadisdikbud) Kota Medan, Laksamana Putra Siregar, meminta media membantu menghadirkan pemberitaan y
Daerah
Anggota Komisi XI DPR RI Primus Yustisio menyoroti respons Bank Indonesia (BI) terhadap pelemahan nilai tukar rupiah dan tekanan yang terjad
Ekonomi
Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan menyatakan dukungannya terhadap aktivis buruh dan pejuang reforma agraria yang menghadapi proses
Politik
Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim, mengaku bingung dan terkejut setelah Jaksa Penuntut Umum
Hukum
Anggota Komisi XIII DPR RI Meity Rahmatia meminta pemerintah mengambil langkah tegas dan terkoordinasi untuk memberantas sindikat kejahatan
Politik
Polemik pembubaran kegiatan nonton bareng (nobar) film dokumenter Pesta Babi Kolonialisme di Zaman Kita di sejumlah kampus dan kafe menuai
Hukum
Komisi X DPR RI mengimbau masyarakat agar tidak ragu memberikan data kepada Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pelaksanaan survei ekonomi
Politik
Panitia Kerja (Panja) Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI) di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melanjutkan
Politik
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut mempercepat program peningkatan
Daerah
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum