"Masalah ini tidak bisa diselesaikan secara parsial. Diperlukan keterbukaan dan kolaborasi semua pihak agar solusi yang dihasilkan benar-benar komprehensif," tegasnya.
Ia menjelaskan, BAM berperan sebagai jembatan antara masyarakat, pemerintah, dan perusahaan untuk mempertemukan berbagai kepentingan dalam satu forum dialog.
Pelaksana Tugas (Plt.) Gubernur Riau, SF Hariyanto, menyebut akar persoalan konflik agraria di daerahnya berkaitan dengan ketidaksinkronan antara tata ruang, kawasan hutan, dan perizinan perkebunan.
"Persoalan yang kita hadapi berawal dari belum sinkronnya antara tata ruang, kawasan hutan, dan perizinan perkebunan," ujarnya.
Menurutnya, penyelesaian konflik perlu dilakukan secara bertahap, dimulai dari tingkat kabupaten/kota sebelum ditangani di tingkat provinsi. Pemerintah daerah, lanjutnya, telah melakukan sejumlah langkah, seperti sinkronisasi tata ruang, pelaksanaan reforma agraria, serta pembentukan tim terpadu untuk penanganan konflik.
Forum tersebut juga mengungkap bahwa satu bidang tanah dalam beberapa kasus memiliki lebih dari satu klaim, mulai dari sertifikat hak milik, izin HGU, hingga status kawasan hutan. Kondisi ini menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan konflik berkepanjangan.
Komisi III DPR RI memastikan akan mengawal proses pengungkapan kasus kematian mantan istri anggota Polri berinisial WL di Medan, Sumatera
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperluas peran di Kota Padang, Sumatera Barat. Tidak hanya mengandalkan bisnis pembiayaan peru
Ekonomi
Peristiwa kematian korban Winda Lorenza Gowasa (35) (WLG) dalam kasus dugaan bunuh diri akibat menembak kepala dengan menggunakan senjata
Hukum
Komisi III DPR RI meminta Polda Sumatera Utara dan Polresta Medan mengusut secara tuntas dan transparan kasus meninggalnya Winda Lorenza (35
Politik
Sebuah video yang menampilkan pria yang diduga mirip Anggota DPRD Kota Medan berinisial EAS tengah mengisap perangkat menyerupai rokok elekt
Peristiwa
Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan meminta pemerintah memperkuat strategi pemberantasan judi daring dengan tidak hanya memblokir situs
Politik
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menilai penguatan otonomi daerah tidak cukup diwujudkan melalui regulasi, tetapi harus di
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi meminta Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengusut secara tuntas penyebab
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengusut secara tuntas dugaan keterlibatan Kepala S
Politik
Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Firman Soebagyo, menilai praktik korupsi di Indonesia telah berada pada ti
Politik