Sementara itu, Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan menyampaikan bahwa prinsip yang diusulkan Firman sebenarnya telah termuat dalam draf RUU. Ia menyebutkan bahwa aspek pembangunan nasional dan daerah sudah diatur dalam ketentuan awal.
"Yang disampaikan Pak Firman itu pada dasarnya sudah tercakup dalam ketentuan huruf A terkait pembangunan nasional dan daerah," ujar Bob.
Bob menambahkan, desentralisasi dalam kerangka Satu Data Indonesia harus dipahami sebagai upaya menghimpun data dari berbagai sumber tanpa mengurangi peran pemerintah pusat. Ia menegaskan pentingnya kedaulatan data sebagai landasan utama.
"Kedaulatan data berarti memastikan data yang dihasilkan valid dan akurat, sekaligus mengintegrasikan data dari daerah, desa, hingga kementerian dan lembaga," jelasnya.
Pembahasan RUU Satu Data Indonesia masih terus berlanjut di Baleg DPR RI. Setelah menyelesaikan Pasal 1, panitia kerja kini memfokuskan pembahasan pada Pasal 2. Regulasi ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola data nasional yang terintegrasi serta meminimalkan potensi konflik kewenangan antara pusat dan daerah.(jn/**)
Komisi III DPR RI memastikan akan mengawal proses pengungkapan kasus kematian mantan istri anggota Polri berinisial WL di Medan, Sumatera
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperluas peran di Kota Padang, Sumatera Barat. Tidak hanya mengandalkan bisnis pembiayaan peru
Ekonomi
Peristiwa kematian korban Winda Lorenza Gowasa (35) (WLG) dalam kasus dugaan bunuh diri akibat menembak kepala dengan menggunakan senjata
Hukum
Komisi III DPR RI meminta Polda Sumatera Utara dan Polresta Medan mengusut secara tuntas dan transparan kasus meninggalnya Winda Lorenza (35
Politik
Sebuah video yang menampilkan pria yang diduga mirip Anggota DPRD Kota Medan berinisial EAS tengah mengisap perangkat menyerupai rokok elekt
Peristiwa
Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan meminta pemerintah memperkuat strategi pemberantasan judi daring dengan tidak hanya memblokir situs
Politik
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menilai penguatan otonomi daerah tidak cukup diwujudkan melalui regulasi, tetapi harus di
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi meminta Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengusut secara tuntas penyebab
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengusut secara tuntas dugaan keterlibatan Kepala S
Politik
Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Firman Soebagyo, menilai praktik korupsi di Indonesia telah berada pada ti
Politik