Gelar Rapat Perdana, Forum Pemred SMSI Sumut Bahas Program Strategis hingga Kolaborasi Lintas Sektor
Forum Pemimpin Redaksi (Pemred) Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sumatera Utara (Sumut) menggelar rapat perdana, di Teladan Cafe, Medan,
Ragam
JELAJAHNEWS.ID -Anggota Komisi II DPR RI, Ujang Bey, meminta pemerintah menyusun desain kebijakan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah secara jelas, terukur, dan berbasis data apabila rencana penerapan kebijakan tersebut benar-benar dilakukan. Usulan WFH mencuat sebagai salah satu langkah efisiensi bahan bakar minyak (BBM) di tengah potensi tekanan ekonomi akibat konflik di Timur Tengah.
Menurut Ujang Bey, kebijakan WFH perlu dirancang secara komprehensif agar tujuan penghematan energi dapat tercapai tanpa mengganggu kualitas pelayanan publik. "Ketika nanti pemerintah akan menerapkan WFH, saya kira pemerintah perlu membuat desain WFH ini dengan jelas dan terukur," kata politikus Fraksi Partai NasDem itu, Senin (16/3/2026).
Wacana penerapan WFH bagi aparatur sipil negara (ASN) sebelumnya disampaikan sejumlah pihak, salah satunya Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar. Kebijakan ini dinilai berpotensi menekan konsumsi BBM, terutama menjelang periode mobilitas tinggi pada libur Hari Raya Idulfitri dan Hari Raya Nyepi.
Baca Juga:Ujang menyatakan pihaknya mengapresiasi gagasan tersebut sebagai langkah antisipatif terhadap kemungkinan dampak ekonomi global. Namun, ia menekankan bahwa pemerintah perlu menghitung secara rinci potensi penghematan yang bisa dihasilkan dari kebijakan tersebut.
"Saya sebagai anggota Komisi II mengapresiasi usulan WFH dalam rangka efisiensi BBM. Memang beberapa hari lagi kita juga akan menghadapi libur Idulfitri dan Nyepi," ujarnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan pentingnya menjaga keberlangsungan pelayanan publik selama kebijakan WFH diterapkan. Pemerintah, kata dia, harus memastikan sistem kerja jarak jauh tidak menurunkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat.
"Perlu dihitung secara data berapa BBM yang ingin kita hemat serta bagaimana pelayanan terhadap masyarakat tetap berjalan dengan baik dan efektif meskipun WFH diberlakukan," jelasnya.
Forum Pemimpin Redaksi (Pemred) Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sumatera Utara (Sumut) menggelar rapat perdana, di Teladan Cafe, Medan,
Ragam
Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) menjatuhkan sanksi tegas kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari)
Politik
Komisi III DPR RI meminta Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan perkara yang melibat
Politik
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan pihaknya akan memanggil jajaran Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo, Jaksa Penuntut Umum (JPU)
Politik
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, mendesak Jaksa Agung untuk segera mencopot seluruh jajaran Kejaksaan Negeri (Ke
Hukum
Pelarian Andi Hakim Febriansyah, mantan Kepala Kas Bank BNI Unit Aek Nabara, Cabang Rantauprapat, yang diduga menggelapkan dana jemaat gerej
Peristiwa
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mencatatkan kinerja positif dari superapp andalannya, Bale by BTN, yang dalam satu tahun
Ekonomi
Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menilai pengunduran diri Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI Letnan Jenderal (Letjen) TNI Yu
Politik
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan kepastian pesangon bagi buruh perusahaan
Daerah
Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat menilai rencana penerapan pembelajaran daring sebagai salah satu strategi pemerintah
Politik