Tidak berhenti pada pengunduran diri, para pengurus daerah yang kecewa disebut telah menyiapkan langkah politik lanjutan. Mereka bersepakat untuk mengonsolidasikan kekuatan guna membentuk partai politik baru sebagai alternatif dari konflik berkepanjangan di internal Partai Berkarya.
"Selanjutnya, kami akan membentuk partai politik baru yang mandiri dan terbebas dari konflik internal Partai Berkarya," kata mantan Ketua DPW Sumut tersebut.
Ia menambahkan, surat pengunduran diri dari kepengurusan lama merupakan salah satu syarat administratif untuk deklarasi partai baru tersebut. Di akhir pernyataannya, ia memberikan kebebasan kepada seluruh pengurus dan kader Partai Berkarya di Sumatera Utara untuk menentukan arah politik masing-masing.
"Para anggota Partai Berkarya, DPW dan DPD se-Sumut, silakan menentukan sikap dan pilihannya. Lanjut di Partai Berkarya atau bergabung bersama saya dalam partai baru," pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya belum memberikan tanggapan resmi terkait klaim pengunduran diri massal pengurus daerah tersebut.(jns/**)
Komisi III DPR RI memastikan akan mengawal proses pengungkapan kasus kematian mantan istri anggota Polri berinisial WL di Medan, Sumatera
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperluas peran di Kota Padang, Sumatera Barat. Tidak hanya mengandalkan bisnis pembiayaan peru
Ekonomi
Peristiwa kematian korban Winda Lorenza Gowasa (35) (WLG) dalam kasus dugaan bunuh diri akibat menembak kepala dengan menggunakan senjata
Hukum
Komisi III DPR RI meminta Polda Sumatera Utara dan Polresta Medan mengusut secara tuntas dan transparan kasus meninggalnya Winda Lorenza (35
Politik
Sebuah video yang menampilkan pria yang diduga mirip Anggota DPRD Kota Medan berinisial EAS tengah mengisap perangkat menyerupai rokok elekt
Peristiwa
Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan meminta pemerintah memperkuat strategi pemberantasan judi daring dengan tidak hanya memblokir situs
Politik
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menilai penguatan otonomi daerah tidak cukup diwujudkan melalui regulasi, tetapi harus di
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi meminta Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengusut secara tuntas penyebab
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengusut secara tuntas dugaan keterlibatan Kepala S
Politik
Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Firman Soebagyo, menilai praktik korupsi di Indonesia telah berada pada ti
Politik