Mafirion Soroti Aduan Soal Kewarganegaraan dan Perkawinan Campur: Regulasi Harus Diperbaiki, Bukan Dihapus

JELAJAHNEWS.ID -Anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion, menekankan bahwa banyaknya aduan publik terkait kebijakan kewarganegaraan dan perkawinan campur harus dijawab dengan perbaikan regulasi, bukan dengan meniadakan Undang-Undang yang sudah berlaku. Ia menilai akar masalah terletak pada sistem hukum yang belum sepenuhnya adil dan aplikatif.

Pernyataan tersebut disampaikan Mafirion dalam Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDP/RDPU) Komisi XIII DPR RI bersama Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Imigrasi, serta perwakilan Harapan Keluarga Antar Negara (HAKAN) dan Aliansi Perkawinan Antar Bangsa (APAB). Rapat berlangsung di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/11/2025).

Dalam rapat tersebut, Mafirion menanggapi sejumlah aduan dari warga mengenai kesulitan pengurusan dokumen keimigrasian dan status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campur. Ia menolak pandangan yang menuntut penghapusan berbagai ketentuan hukum.

"Saya tidak sepakat dengan aduan tadi. Tidak boleh di republik ini ada warga negara yang ingin meniadakan Undang-Undang. Yang benar adalah kita perbaiki regulasinya, bukan menghapusnya," tegas Mafirion.

Ia menjelaskan bahwa kritik publik merupakan bagian penting dalam evaluasi kebijakan, tetapi tidak boleh disikapi secara emosional. Menurutnya, revisi Undang-Undang harus dilakukan berdasarkan data, fakta, dan pertimbangan rasional.

Selain itu, Mafirion menyoroti bahwa masalah administrasi dalam kasus perkawinan campur sering kali muncul akibat kelalaian pengurusan dokumen sejak anak lahir. Ia menilai tidak semua kesalahan dapat ditimpakan kepada negara.

"Kita harus melihat fakta dan kronologinya. Tidak semua masalah adalah kesalahan negara," ujarnya.