Kerugian Konsumen Capai Rp1 Triliun, DPR Minta Pemerintah Segera Bentuk Satgas Perlindungan Digital

JELAJAHNEWS.ID -Lonjakan kerugian konsumen akibat penipuan belanja daring yang mencapai Rp1 triliun dalam satu tahun mendorong Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim, mendesak pemerintah mempercepat pembentukan Satgas Perlindungan Konsumen Digital.

Ia menilai pemerintah tidak boleh menunda lagi pembentukan satuan tugas yang akan menjadi garda depan penanganan kasus penipuan online.

Menurut catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terdapat 56.154 laporan penipuan belanja daring, dengan modus yang semakin variatif, mulai dari pembelian tiket online hingga pencatutan nama lembaga resmi. Situasi ini, menurut Rivqy, menjadi sinyal kuat bahwa sistem perlindungan konsumen saat ini belum mampu menjawab tantangan kejahatan digital.

Baca Juga:

• Ismail Ratusimbangan Desak DPRD Batam Gelar RDP Ungkap Dugaan Pelanggaran Tenaga Kerja dan Skandal Pajak di First Club

"Dengan Satgas, kita bisa punya sistem respons cepat, bukan lagi penanganan yang terpisah-pisah antarinstansi," kata Rivqy, dikutip, Kamis (20/11/2025).

Menurutnya koordinasi kementerian dan lembaga seperti Kementerian Perdagangan, OJK, PPATK, Kominfo, dan Telkom menjadi kunci keberhasilan penanggulangan.

Rivqy juga mendorong Satgas nantinya membuat kanal informasi terpadu yang dapat menampilkan data kasus penipuan yang masuk dan perkembangan penyelesaiannya secara terbuka. Kanal tersebut, menurutnya, sekaligus dapat berfungsi sebagai platform edukasi bagi konsumen digital.

Selain menyoroti pemerintah, Rivqy juga menekan perusahaan marketplace dan e-commerce untuk memperketat verifikasi penjual. Ia menilai langkah ini sangat penting karena banyak pelaku penipuan memanfaatkan kelonggaran verifikasi untuk membuat akun palsu.

Dari sisi telekomunikasi, Rivqy meminta operator seluler memperkuat verifikasi kartu SIM. Ia mencontohkan perlunya sistem yang mencegah data pengguna yang pernah terlibat tindak penipuan digunakan kembali untuk mendaftar layanan kartu SIM di operator lain.

Lebih jauh, Rivqy menegaskan bahwa seluruh upaya ini harus dituangkan dalam revisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen agar memiliki dasar hukum yang kuat. Ia memastikan Komisi VI DPR RI akan membahas revisi tersebut secara detail bersama para mitra kerja.

Dengan meningkatnya skala kejahatan digital, Rivqy berharap pemerintah bergerak cepat. "Konsumen harus dilindungi, dan negara wajib hadir," ujarnya menutup pernyataan.