JELAJAHNEWS.ID -Lonjakan kerugian konsumen akibat penipuan belanja daring yang mencapai Rp1 triliun dalam satu tahun mendorong Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim, mendesak pemerintah mempercepat pembentukan Satgas Perlindungan Konsumen Digital.
Ia menilai pemerintah tidak boleh menunda lagi pembentukan satuan tugas yang akan menjadi garda depan penanganan kasus penipuan online.
Menurut catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terdapat 56.154 laporan penipuan belanja daring, dengan modus yang semakin variatif, mulai dari pembelian tiket online hingga pencatutan nama lembaga resmi. Situasi ini, menurut Rivqy, menjadi sinyal kuat bahwa sistem perlindungan konsumen saat ini belum mampu menjawab tantangan kejahatan digital.
Baca Juga:"Dengan Satgas, kita bisa punya sistem respons cepat, bukan lagi penanganan yang terpisah-pisah antarinstansi," kata Rivqy, dikutip, Kamis (20/11/2025).
Menurutnya koordinasi kementerian dan lembaga seperti Kementerian Perdagangan, OJK, PPATK, Kominfo, dan Telkom menjadi kunci keberhasilan penanggulangan.
Rivqy juga mendorong Satgas nantinya membuat kanal informasi terpadu yang dapat menampilkan data kasus penipuan yang masuk dan perkembangan penyelesaiannya secara terbuka. Kanal tersebut, menurutnya, sekaligus dapat berfungsi sebagai platform edukasi bagi konsumen digital.
Selain menyoroti pemerintah, Rivqy juga menekan perusahaan marketplace dan e-commerce untuk memperketat verifikasi penjual. Ia menilai langkah ini sangat penting karena banyak pelaku penipuan memanfaatkan kelonggaran verifikasi untuk membuat akun palsu.
Pagi itu, udara di kawasan Danau Toba masih terasa sejuk. Deretan pepohonan yang tumbuh di lereng perbukitan menjadi benteng alami
Ragam
Lionel Messi kembali menegaskan statusnya sebagai salah satu legenda terbesar sepak bola dunia. Kapten Timnas Argentina itu kini telah mengo
Olahraga
Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Latihan Dasar Kemiliteran
Politik
Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menegaskan bahwa penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia harus memberikan
Ekonomi
Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang), Saan Mustopa, menegaskan bahwa DPR RI akan menindaklanjuti
Politik
Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menegaskan bahwa penyempurnaan regulasi ketenagakerjaan harus melibatkan seluruh p
Ekonomi
Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, menegaskan bahwa penyelesaian persoalan yang dihadapi dokter muda peserta Uji Kompetensi
Politik
Aksi demonstrasi mahasiswa di Kantor DPRD Sulawesi Utara (Sulut), Rabu (17/6/2026), berujung ricuh setelah massa terlibat bentrokan dengan
Peristiwa
Seorang warga lanjut usia bernama Jumarimba Boangmanalu mengaku belum menerima pelunasan pembayaran atas penjualan lahan dan rumah miliknya
Peristiwa
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution resmi melarang aparatur sipil negara (ASN), tenaga nonASN, hingga pegawai Bada
Daerah