JELAJAHNEWS.ID -Lonjakan kerugian konsumen akibat penipuan belanja daring yang mencapai Rp1 triliun dalam satu tahun mendorong Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim, mendesak pemerintah mempercepat pembentukan Satgas Perlindungan Konsumen Digital.
Ia menilai pemerintah tidak boleh menunda lagi pembentukan satuan tugas yang akan menjadi garda depan penanganan kasus penipuan online.
Menurut catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terdapat 56.154 laporan penipuan belanja daring, dengan modus yang semakin variatif, mulai dari pembelian tiket online hingga pencatutan nama lembaga resmi. Situasi ini, menurut Rivqy, menjadi sinyal kuat bahwa sistem perlindungan konsumen saat ini belum mampu menjawab tantangan kejahatan digital.
Baca Juga:"Dengan Satgas, kita bisa punya sistem respons cepat, bukan lagi penanganan yang terpisah-pisah antarinstansi," kata Rivqy, dikutip, Kamis (20/11/2025).
Menurutnya koordinasi kementerian dan lembaga seperti Kementerian Perdagangan, OJK, PPATK, Kominfo, dan Telkom menjadi kunci keberhasilan penanggulangan.
Rivqy juga mendorong Satgas nantinya membuat kanal informasi terpadu yang dapat menampilkan data kasus penipuan yang masuk dan perkembangan penyelesaiannya secara terbuka. Kanal tersebut, menurutnya, sekaligus dapat berfungsi sebagai platform edukasi bagi konsumen digital.
Selain menyoroti pemerintah, Rivqy juga menekan perusahaan marketplace dan e-commerce untuk memperketat verifikasi penjual. Ia menilai langkah ini sangat penting karena banyak pelaku penipuan memanfaatkan kelonggaran verifikasi untuk membuat akun palsu.
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) merayakan Hari Ulang Tahun Kredit Pemilikan Rumah (KPR) ke49, Rabu (10/12/2025). Hingga 8 Desem
Ekonomi
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, mengungkapkan bahwa DPR tengah mempersiapkan revisi UndangUndang tentang Sistem
Politik
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menyatakan optimisme terhadap peningkatan daya saing industri pertahanan nasional, khususnya
Politik
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, menyoroti lemahnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) serta terbatasnya akses
Politik
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan bahwa rencana pembatasan event lari yang ramai dibicarakan beberapa hari terakhir bukan
Olahraga
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyatakan dukungan penuh terhadap usulan penetapan status darurat&mdashbaik darurat nasional maupun darurat daerah
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion, menekankan bahwa banyaknya aduan publik terkait kebijakan kewarganegaraan dan perkawinan campur harus
Politik
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) bergerak cepat menangani persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang mulai dirasakan
Daerah
KAI Logistik melalui layanan KALOG Pro, khususnya pada segmen Project Logistic, tengah menangani relokasi terencana berupa pemindahan dan pe
Ekonomi
Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Eka Widodo, mengungkapkan bahwa salah satu alasan Pemerintah Pusat memangkas angg
Ekonomi