DPR RI Serap Aspirasi Prolegnas 2027, Soroti Penyesuaian Status Jakarta Jadi DKJ
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyerap berbagai masukan dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2027
Politik
JELAJAHNEWS.ID -Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayanti, menyoroti meningkatnya kasus pelajar yang terjerat judi online (judol). Ia menilai fenomena tersebut mencerminkan krisis literasi digital serta lemahnya pengawasan sosial di tengah derasnya arus digitalisasi.
"Ketika anak SMP sudah mengenal dan terjerat judol serta pinjol (pinjaman online), itu berarti ada yang sangat keliru dalam cara kita mendidik dan membimbing generasi muda," ujar Esti dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, Rabu (29/10/2025).
Pernyataan Esti disampaikan menyusul mencuatnya kasus seorang siswa SMP di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang terlibat pinjaman online untuk membiayai kecanduan berjudi. Akibat perbuatannya, siswa tersebut bahkan absen selama satu bulan dari sekolah karena merasa malu.
"Kasus di Kulon Progo harus menjadi cerminan bahwa benteng pendidikan dan keluarga kita mulai rapuh menghadapi tantangan dunia digital," kata Legislator dari Dapil DIY itu.
Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tahun 2024, tercatat lebih dari 197.000 anak terlibat dalam praktik judi daring. Sementara itu, data Kejaksaan Agung per 12 September 2025 menunjukkan bahwa pelaku judi online berasal dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk pelajar sekolah dasar.
Esti menilai keterlibatan anak-anak dalam praktik tersebut bukan sekadar kegagalan moral individu, melainkan konsekuensi dari sistem pendidikan yang belum mampu beradaptasi dengan perubahan era digital.
"Sekolah masih sibuk menyiapkan anak untuk ujian, bukan untuk bertahan di dunia digital yang penuh jebakan algoritma dan komersialisasi perilaku," tegasnya.
Menurutnya, literasi digital yang diajarkan di sekolah masih bersifat teoretis dan belum menyentuh akar persoalan. Ia menilai, anak-anak harus dididik agar mampu mengenali pola manipulatif di platform digital serta memahami risiko finansial dan psikologis yang ditimbulkannya.
"Negara harus mengakui bahwa literasi digital bukan sekadar kemampuan memakai gawai, tetapi kemampuan membaca bahaya di balik layar. Kontrol diri dan kesadaran digital sejak dini penting untuk mencegah krisis karakter nasional di masa depan," pungkas politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut.
Dengan meningkatnya keterlibatan pelajar dalam praktik judi online, Esti mendesak pemerintah untuk mereformasi kurikulum literasi digital di sekolah serta memperkuat edukasi keluarga sebagai garda terdepan pembentukan karakter anak di era digital.
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyerap berbagai masukan dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2027
Politik
Sebanyak 54 warga Desa Limau Manis dan Desa Medan Sinembah, Kabupaten Deli Serdang, mengajukan gugatan perdata terkait dugaan perbuatan mela
Hukum
Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke121 Perumda Tirtanadi Sumatera Utara berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan di Kantor Pusat, J
Daerah
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu, saat menghadiri Indonesia Coffee Expo (ICX) 2026 resmi berak
Ekonomi
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyampaikan keprihatinan atas munculnya sejumlah kasus dugaan keracunan pada penerima manfaat Pr
Politik
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi
Politik
Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengapresiasi langkah Bank Sumut dalam mempermudah akses Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Ekonomi
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Aceh Teuku Rahmatsyah menegaskan komitmen jajaran Kejati Aceh untuk terus memperbaiki kinerja dan memulihka
Hukum
Penyidik Balai Gakkum dan Korwas PPNS dari Ditreskrimsus Polda Sumut menetapkan B seorang sopir sebagai tersangka karena membawa
Hukum
DPR RI menargetkan pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Perampasan Aset dapat dituntaskan dan diputus dalam Rapat Paripurna pali
Politik