BPJPH Verifikasi Produk Halal Karya Warga Binaan di Lapas Bagansiapiapi
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bagansiapiapi menerima kunjungan kerja dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)
Daerah
JELAJAHNEWS.ID -Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayanti, menyoroti meningkatnya kasus pelajar yang terjerat judi online (judol). Ia menilai fenomena tersebut mencerminkan krisis literasi digital serta lemahnya pengawasan sosial di tengah derasnya arus digitalisasi.
"Ketika anak SMP sudah mengenal dan terjerat judol serta pinjol (pinjaman online), itu berarti ada yang sangat keliru dalam cara kita mendidik dan membimbing generasi muda," ujar Esti dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, Rabu (29/10/2025).
Pernyataan Esti disampaikan menyusul mencuatnya kasus seorang siswa SMP di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang terlibat pinjaman online untuk membiayai kecanduan berjudi. Akibat perbuatannya, siswa tersebut bahkan absen selama satu bulan dari sekolah karena merasa malu.
"Kasus di Kulon Progo harus menjadi cerminan bahwa benteng pendidikan dan keluarga kita mulai rapuh menghadapi tantangan dunia digital," kata Legislator dari Dapil DIY itu.
Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tahun 2024, tercatat lebih dari 197.000 anak terlibat dalam praktik judi daring. Sementara itu, data Kejaksaan Agung per 12 September 2025 menunjukkan bahwa pelaku judi online berasal dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk pelajar sekolah dasar.
Esti menilai keterlibatan anak-anak dalam praktik tersebut bukan sekadar kegagalan moral individu, melainkan konsekuensi dari sistem pendidikan yang belum mampu beradaptasi dengan perubahan era digital.
"Sekolah masih sibuk menyiapkan anak untuk ujian, bukan untuk bertahan di dunia digital yang penuh jebakan algoritma dan komersialisasi perilaku," tegasnya.
Menurutnya, literasi digital yang diajarkan di sekolah masih bersifat teoretis dan belum menyentuh akar persoalan. Ia menilai, anak-anak harus dididik agar mampu mengenali pola manipulatif di platform digital serta memahami risiko finansial dan psikologis yang ditimbulkannya.
"Negara harus mengakui bahwa literasi digital bukan sekadar kemampuan memakai gawai, tetapi kemampuan membaca bahaya di balik layar. Kontrol diri dan kesadaran digital sejak dini penting untuk mencegah krisis karakter nasional di masa depan," pungkas politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut.
Dengan meningkatnya keterlibatan pelajar dalam praktik judi online, Esti mendesak pemerintah untuk mereformasi kurikulum literasi digital di sekolah serta memperkuat edukasi keluarga sebagai garda terdepan pembentukan karakter anak di era digital.
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bagansiapiapi menerima kunjungan kerja dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)
Daerah
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution meresmikan pembukaan rute penerbangan baru yang menghubungkan Bandar Udara Dr. Ferdinand
Daerah
Insiden meninggalnya seorang pengemudi mobil saat terjebak kemacetan akibat genangan air di kawasan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Kamis
Daerah
Kontribusi dividen Bank Kaltimtara terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur dinilai menjadi salah sa
Politik
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menekankan pentingnya integrasi menyeluruh antara Kawasan Industri Medan
Daerah
Sekitar 200 taruna angkatan laut dari 46 negara dijadwalkan akan singgah di Sumatera Utara dalam rangkaian kegiatan ASEAN Plus Cadet Sail
Daerah
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bagansiapiapi menggelar peringatan Isra Mi&rsquoraj Nabi Muhammad SAW 1446 Hijriah, Rabu (21/1/2026).
Daerah
Anggota Komisi II DPR RI Fauzan Khalid mendesak pemerintah pusat untuk menetapkan tenggat waktu yang tegas dalam proses rehabilitasi
Politik
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) terus mempercepat upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana alam yang melanda
Daerah
Anggota Komisi V DPR RI, Yasti Soepredjo Mokoagow, melontarkan peringatan keras kepada seluruh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT)
Politik