Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei Meninggal Akibat Serangan ‘Bunker-Buster’
Kantor berita Iran, Tasnim News Agency dan Fars News Agency, melaporkan bahwa Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, meninggal
Peristiwa
JELAJAHNEWS.ID -Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayanti, menyoroti meningkatnya kasus pelajar yang terjerat judi online (judol). Ia menilai fenomena tersebut mencerminkan krisis literasi digital serta lemahnya pengawasan sosial di tengah derasnya arus digitalisasi.
"Ketika anak SMP sudah mengenal dan terjerat judol serta pinjol (pinjaman online), itu berarti ada yang sangat keliru dalam cara kita mendidik dan membimbing generasi muda," ujar Esti dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, Rabu (29/10/2025).
Pernyataan Esti disampaikan menyusul mencuatnya kasus seorang siswa SMP di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang terlibat pinjaman online untuk membiayai kecanduan berjudi. Akibat perbuatannya, siswa tersebut bahkan absen selama satu bulan dari sekolah karena merasa malu.
"Kasus di Kulon Progo harus menjadi cerminan bahwa benteng pendidikan dan keluarga kita mulai rapuh menghadapi tantangan dunia digital," kata Legislator dari Dapil DIY itu.
Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tahun 2024, tercatat lebih dari 197.000 anak terlibat dalam praktik judi daring. Sementara itu, data Kejaksaan Agung per 12 September 2025 menunjukkan bahwa pelaku judi online berasal dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk pelajar sekolah dasar.
Esti menilai keterlibatan anak-anak dalam praktik tersebut bukan sekadar kegagalan moral individu, melainkan konsekuensi dari sistem pendidikan yang belum mampu beradaptasi dengan perubahan era digital.
"Sekolah masih sibuk menyiapkan anak untuk ujian, bukan untuk bertahan di dunia digital yang penuh jebakan algoritma dan komersialisasi perilaku," tegasnya.
Menurutnya, literasi digital yang diajarkan di sekolah masih bersifat teoretis dan belum menyentuh akar persoalan. Ia menilai, anak-anak harus dididik agar mampu mengenali pola manipulatif di platform digital serta memahami risiko finansial dan psikologis yang ditimbulkannya.
"Negara harus mengakui bahwa literasi digital bukan sekadar kemampuan memakai gawai, tetapi kemampuan membaca bahaya di balik layar. Kontrol diri dan kesadaran digital sejak dini penting untuk mencegah krisis karakter nasional di masa depan," pungkas politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut.
Dengan meningkatnya keterlibatan pelajar dalam praktik judi online, Esti mendesak pemerintah untuk mereformasi kurikulum literasi digital di sekolah serta memperkuat edukasi keluarga sebagai garda terdepan pembentukan karakter anak di era digital.
Kantor berita Iran, Tasnim News Agency dan Fars News Agency, melaporkan bahwa Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, meninggal
Peristiwa
Kebijakan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas yang menerbitkan surat edaran tentang penataan penjualan daging babi di seluruh wilayah
Hukum
Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Bagansiapiapi, Agus Imam Taufik, melakukan kunjungan silaturahmi ke kediaman Bupati Rokan Hilir
Hukum
Dua kader PDI Perjuangan (PDIP) Kota Medan, Hasyim SE dan Wong Chun Sen Tarigan, menyampaikan pandangan berbeda terkait Surat Edaran (SE)
Politik
Aliansi massa menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Medan,Kamis (26/2/2026), menolak surat edaran Pemerintah Kota (Pemko)
Peristiwa
Produk minuman Rowbin Cafe yang dikelola warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bagansiapiapi resmi menerima sertifikat halal
Hukum
Surat edaran Wali Kota Medan yang melarang penjualan daging babi di bahu jalan menuai reaksi dari masyarakat. Pemerintah Kota (Pemko) Medan
Peristiwa
Komisi X DPR RI menyoroti dugaan kekerasan yang dilakukan oknum anggota Brimob Polri hingga menyebabkan meninggalnya seorang siswa di Kota
Politik
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) bersama Dewan Ekonomi Nasional (DEN) tengah merumuskan penerapan kecerdasan buatan atau Artificia
Daerah
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution memastikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di 18 kabupaten/kota
Daerah