RUU Peternakan Disorot, DPR Minta Posisi Integrator Diatur agar Peternak Rakyat Terlindungi
Perlindungan terhadap peternak rakyat menjadi sorotan dalam pembahasan revisi UndangUndang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di DPR RI
Politik
Dari sisi fiskal, beban subsidi energi nasional juga masih tinggi, mencapai sekitar Rp308 triliun, termasuk subsidi listrik, solar, dan LPG 3 kilogram.
Menurut Sugeng, dengan penerapan bioetanol sebesar 10 persen dalam campuran BBM, Indonesia berpotensi mengurangi impor bahan bakar, menekan subsidi, dan berkontribusi terhadap pengurangan emisi karbon.
"Kalau 10 persen dari BBM digantikan dengan bioetanol, maka volume impor bisa turun hingga 10 persen. Dampaknya langsung pada penghematan devisa dan penurunan emisi," ungkapnya.
Lebih lanjut, Sugeng menilai Indonesia memiliki potensi besar bahan baku bioetanol, seperti tebu, singkong, dan aren. Ia menilai nira aren paling ideal karena kandungan gulanya tinggi dan tidak mengganggu ketahanan pangan.
"Negara tropis seperti Indonesia punya sumber daya melimpah. Molase dari tebu bisa digunakan, meski perlu pengaturan agar tidak berebut dengan kebutuhan gula. Singkong dan nira aren juga sangat potensial," tambahnya.
Namun, ia menekankan pentingnya perhitungan ekonomi yang matang agar produksi bioetanol efisien secara industri. Produksi dalam skala besar diperlukan agar kebijakan ini berkelanjutan dan kompetitif.
Perlindungan terhadap peternak rakyat menjadi sorotan dalam pembahasan revisi UndangUndang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di DPR RI
Politik
Pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Satu Data Indonesia di DPR RI memunculkan kekhawatiran terkait potensi resistensi dari peme
Politik
Umat Paroki Aek Nabara hingga kini masih menunggu kepastian terkait pengembalian dana gereja senilai sekitar Rp28 miliar yang diduga hilang
Hukum
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menilai wacana pelarangan rokok elektrik atau vape perlu dikaji secara serius sebagai langkah
Ragam
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Roy Riady menyatakan bahwa keterangan saksi dan ahli yang dihadirkan oleh pihak terdakwa dalam perkara
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI, Mangihut Sinaga, menyoroti kondisi peredaran narkotika yang kian mengkhawatirkan, khususnya di daerah
Hukum
Forum Pemimpin Redaksi (Pemred) Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sumatera Utara (Sumut) menggelar rapat perdana, di Teladan Cafe, Medan,
Ragam
Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) menjatuhkan sanksi tegas kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari)
Politik
Komisi III DPR RI meminta Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan perkara yang melibat
Politik
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan pihaknya akan memanggil jajaran Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo, Jaksa Penuntut Umum (JPU)
Politik