DPR Minta Pemerintah Lakukan Kajian Mendalam Sebelum Terapkan Kebijakan Bioetanol

JELAJAHNEWS.ID -Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto, menegaskan perlunya kajian ilmiah yang komprehensif sebelum pemerintah menerapkan kebijakan pemanfaatan bioetanol sebagai campuran bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia.

Ia menilai, kebijakan tersebut harus dijalankan secara hati-hati karena menyangkut hajat hidup masyarakat luas dan menyentuh berbagai sektor strategis nasional.

"Karena menyangkut hajat hidup orang banyak dan banyak pemangku kepentingan, pemanfaatan etanol sebagai campuran BBM harus melalui proses yang betul-betul proven, melalui kajian tertentu. Etanol ini memiliki sifat kimia yang spesifik, salah satunya bersifat korosif," ujar Sugeng, dikutip, Minggu (19/10/2025).

Baca Juga:

• Kalapas Padangsidimpuan Hadir di Paripurna, Dorong Kolaborasi Kota Mantap

Sugeng menuturkan, sejumlah negara telah berhasil memanfaatkan bioetanol sebagai bahan bakar campuran kendaraan bermotor. Indonesia, menurutnya, juga memiliki potensi besar untuk mengembangkan energi alternatif ini, terutama dengan sumber daya alam yang melimpah di wilayah tropis. Namun, ia menekankan, implementasinya tidak boleh tergesa-gesa dan harus melalui uji coba serta penelitian mendalam agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap performa kendaraan dan infrastruktur energi.

"Pemanfaatan bioetanol ini sebenarnya langkah yang baik, terutama untuk jangka panjang terhadap ekonomi dan lingkungan. Tapi harus dikaji secara ilmiah agar tidak menimbulkan efek teknis yang tidak diinginkan," jelas politisi Fraksi Partai NasDem tersebut.

Sugeng menyebut, penggunaan bioetanol dapat menjadi solusi strategis untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil. Saat ini, konsumsi BBM nasional mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari, sementara produksi dalam negeri hanya 600 ribu barel per hari.

"Artinya, kita masih mengimpor sekitar satu juta barel per hari, baik minyak mentah maupun produk BBM jadi. Ini menjadi beban ekonomi yang meningkat setiap tahun dan membebani APBN," ujarnya.