JELAJAHNEWS.ID -Komisi III DPR RI juga soroti berbagai isu strategis, termasuk penanganan pertambangan tanpa izin (tambang ilegal) yang dinilai menyebabkan kerugian besar bagi negara.
"Kami mengapresiasi langkah-langkah yang sudah disampaikan Pak Kapolda NTB. Mereka punya program memberantas tambang ilegal melalui penguatan peran koperasi dan perusahaan daerah. Kalau program ini dijalankan dengan baik, dampaknya luar biasa bagi negara," ujar Anggota Komisi III DPR RI Martin D. Tumbelaka, usai kunjungan reses di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (6/10/2025).
Berdasarkan paparan dari jajaran kepolisian, potensi kerugian negara akibat tambang ilegal di salah satu wilayah Indonesia mencapai Rp33 triliun dalam dua tahun terakhir. Angka tersebut, menurut Martin, selaras dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya mengungkapkan bahwa kerugian nasional akibat tambang ilegal bisa mencapai Rp300 triliun.
Baca Juga:
"Angka ini masuk akal jika dibandingkan dengan data nasional. Karena itu, langkah-langkah seperti yang dilakukan Polda NTB penting untuk direplikasi di daerah lain," tegas Legislator Fraksi Partai Gerindra ini.
Sebagai wakil rakyat asal Sulawesi Utara, Martin mengaku berencana mendorong penerapan program pemberantasan tambang ilegal seperti yang dilakukan Polda NTB di wilayahnya, mengingat provinsi tersebut juga menghadapi permasalahan serupa.
"Saya ingin membawa program Polda NTB ini untuk diterapkan di Sulawesi Utara. Prinsipnya sama: menutup kebocoran di sektor sumber daya alam, menambah pemasukan negara, dan melindungi para pekerja tambang," ujarnya.
Martin menegaskan bahwa pemberantasan tambang ilegal bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga bagian dari strategi memperkuat ekonomi daerah melalui optimalisasi pajak dan retribusi resmi.
"Kalau tambang dikelola secara benar, negara mendapat pajak, daerah memperoleh retribusi, dan pekerja tambang mendapatkan kepastian kerja. Ini solusi yang menguntungkan semua pihak," pungkasnya.
Baca Juga:
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) bersama sejumlah mahasiswa dari perguruan tinggi lain menyampaikan lima tuntutan
Peristiwa
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak kepolisian segera menangkap dan memeriksa dua pria yang diduga melakukan intimidasi terhadap pem
Hukum
Anggota Komisi VI DPR RI Budi S Kanang menilai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi di tengah pelemahan nilai tukar rupiah
Ekonomi
Komisi XII DPR RI akan memanggil Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta PT Pertamina (Persero) untuk meminta penjelasan ter
Politik
Anggota Komisi VII DPR RI Putra Nababan mempertanyakan komitmen TVRI dalam menghadirkan layanan penyiaran yang merata bagi seluruh
Politik
Tim penasehat hukum keluarga almarhum Ripin dari Kantor Hukum Esron J. Silaban & Rekan meminta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (
Hukum
Oknum pejabat akademik di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN Sumut) berinisial AS dilaporkan ke Polrestabes Medan terkait dugaan
Hukum
Perumda Tirtanadi akan melakukan perbaikan pada pipa Jaringan Distribusi Utama (JDU) berdiameter 1.000 milimeter yang mengalami kebocoran di
Daerah
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution meminta PT PLN bertanggung jawab atas dampak pemadaman listrik bergilir yang te
Daerah
Kepala Instalasi Pengolahan Air (Ka.IPA) Delitua Perumda Tirtanadi Azanil Putra angkat bicara, terkait pengolahan bahan kimia yang dinilai
Peristiwa