JELAJAHNEWS.ID -Komisi III DPR RI juga soroti berbagai isu strategis, termasuk penanganan pertambangan tanpa izin (tambang ilegal) yang dinilai menyebabkan kerugian besar bagi negara.
"Kami mengapresiasi langkah-langkah yang sudah disampaikan Pak Kapolda NTB. Mereka punya program memberantas tambang ilegal melalui penguatan peran koperasi dan perusahaan daerah. Kalau program ini dijalankan dengan baik, dampaknya luar biasa bagi negara," ujar Anggota Komisi III DPR RI Martin D. Tumbelaka, usai kunjungan reses di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (6/10/2025).
Berdasarkan paparan dari jajaran kepolisian, potensi kerugian negara akibat tambang ilegal di salah satu wilayah Indonesia mencapai Rp33 triliun dalam dua tahun terakhir. Angka tersebut, menurut Martin, selaras dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya mengungkapkan bahwa kerugian nasional akibat tambang ilegal bisa mencapai Rp300 triliun.
Baca Juga:
"Angka ini masuk akal jika dibandingkan dengan data nasional. Karena itu, langkah-langkah seperti yang dilakukan Polda NTB penting untuk direplikasi di daerah lain," tegas Legislator Fraksi Partai Gerindra ini.
Sebagai wakil rakyat asal Sulawesi Utara, Martin mengaku berencana mendorong penerapan program pemberantasan tambang ilegal seperti yang dilakukan Polda NTB di wilayahnya, mengingat provinsi tersebut juga menghadapi permasalahan serupa.
"Saya ingin membawa program Polda NTB ini untuk diterapkan di Sulawesi Utara. Prinsipnya sama: menutup kebocoran di sektor sumber daya alam, menambah pemasukan negara, dan melindungi para pekerja tambang," ujarnya.
Martin menegaskan bahwa pemberantasan tambang ilegal bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga bagian dari strategi memperkuat ekonomi daerah melalui optimalisasi pajak dan retribusi resmi.
Komisi III DPR RI memastikan akan mengawal proses pengungkapan kasus kematian mantan istri anggota Polri berinisial WL di Medan, Sumatera
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperluas peran di Kota Padang, Sumatera Barat. Tidak hanya mengandalkan bisnis pembiayaan peru
Ekonomi
Peristiwa kematian korban Winda Lorenza Gowasa (35) (WLG) dalam kasus dugaan bunuh diri akibat menembak kepala dengan menggunakan senjata
Hukum
Komisi III DPR RI meminta Polda Sumatera Utara dan Polresta Medan mengusut secara tuntas dan transparan kasus meninggalnya Winda Lorenza (35
Politik
Sebuah video yang menampilkan pria yang diduga mirip Anggota DPRD Kota Medan berinisial EAS tengah mengisap perangkat menyerupai rokok elekt
Peristiwa
Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan meminta pemerintah memperkuat strategi pemberantasan judi daring dengan tidak hanya memblokir situs
Politik
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menilai penguatan otonomi daerah tidak cukup diwujudkan melalui regulasi, tetapi harus di
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi meminta Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengusut secara tuntas penyebab
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengusut secara tuntas dugaan keterlibatan Kepala S
Politik
Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Firman Soebagyo, menilai praktik korupsi di Indonesia telah berada pada ti
Politik