DPR Minta Masyarakat Terbuka dalam Survei Ekonomi BPS
Komisi X DPR RI mengimbau masyarakat agar tidak ragu memberikan data kepada Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pelaksanaan survei ekonomi
Politik
JELAJAHNEWS.ID -Insiden kebakaran yang kembali melanda Kilang Pertamina RU II Dumai menuai sorotan tajam dari Anggota Komisi XII DPR RI, Jalal Abdul Nasir. Ia menilai kejadian berulang itu menjadi bukti lemahnya sistem pengamanan dan budaya keselamatan di tubuh perusahaan energi pelat merah tersebut.
"Sudah tidak bisa lagi ada toleransi terhadap kebakaran di kilang. Ini bukan hanya masalah teknis, tetapi menyangkut keselamatan manusia dan keamanan energi nasional," ujar Jalal, Minggu (5/10/2025).
Politisi Fraksi PKS yang akrab disapa Haji Jalal itu menegaskan, Pertamina perlu melakukan revolusi sistem keselamatan, bukan sekadar perbaikan prosedural. Ia mendesak agar seluruh sistem deteksi dan pencegahan bekerja secara otomatis dan presisi tinggi.
Baca Juga:"Sistem pengamanan harus mampu mendeteksi dini setiap potensi kebocoran dan kebakaran. Jangan lagi menunggu reaksi manual yang terlambat," tegasnya.
Menurut Jalal, pembenahan menyeluruh harus dimulai dari audit internal terhadap SOP (standar operasional prosedur) di seluruh kilang, diikuti dengan latihan simulasi darurat secara rutin. Ia juga meminta transparansi dan akuntabilitas dalam setiap insiden yang terjadi.
Selain memperbaiki sistem teknis, Jalal menilai bahwa budaya keselamatan di lingkungan kerja Pertamina masih perlu diperkuat.
"Keselamatan harus menjadi DNA setiap pekerja, bukan sekadar slogan di dinding kantor," ucapnya.
Komisi X DPR RI mengimbau masyarakat agar tidak ragu memberikan data kepada Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pelaksanaan survei ekonomi
Politik
Panitia Kerja (Panja) Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI) di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melanjutkan
Politik
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumatera Utara, Prof. H. Saiful Anwar Matondang, membenarkan dirinya dipanggil
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Tiga penandatanganan nota kes
Ekonomi
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengunjungi Kantor PT Antar Lintas Sumatera (ALS) di Jalan Sisingamangaraja
Daerah
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan kesiapan fasilitas terbaik untuk penyelenggaraan Piala AFF U19 2026
Daerah
Komisi XI DPR RI meminta pemerintah lebih transparan dalam menyampaikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada masyara
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mengecam keras dugaan kejahatan seksual yang dilakukan oknum pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Pati
Hukum