Penguatan Manajemen Desa Wisata Dinilai Jadi Kunci Mendorong Kemandirian
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim mendorong pemerintah memperkuat kapasitas pengelolaan desa wisata melalui pendampingan yang b
Politik
MEDAN -Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, bersama empat pimpinan DPRD Medan menandatangani Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Penandatanganan berlangsung dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Medan, Selasa (12/8/2025), dan menjadi fase penting dalam pengelolaan keuangan daerah untuk meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan berkelanjutan.
Dalam sambutannya, Rico Waas menegaskan visi besar Kota Medan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. "Medan bertuah yang inklusif, maju, dan berkelanjutan melalui semangat transformasi menuju Medan satu data bukan sekadar slogan, melainkan panduan strategis pembangunan," ujarnya.
Ia menekankan pentingnya transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan. "Dengan semangat transformasi digital menuju Medan satu data, kami bertekad memanfaatkan teknologi informasi untuk menghasilkan data yang akurat, transparan, dan real time sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat," tambahnya.
Baca Juga:Rico juga menyoroti kondisi keuangan 2025 yang dinilai dinamis. Menurutnya, kebijakan keuangan harus adaptif dan responsif agar alokasi anggaran dapat menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan. "Pembahasan Perubahan APBD 2025 merupakan langkah strategis untuk mengoptimalkan sumber daya demi percepatan target pembangunan," tegasnya.
Dalam APBD Perubahan 2025, Pemko Medan menetapkan pendapatan daerah sebesar Rp6,96 triliun, belanja daerah Rp7,07 triliun, dan pembiayaan netto Rp105 miliar. Alokasi tersebut diarahkan pada pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta program sosial-ekonomi masyarakat.
Selain itu, Wali Kota menegaskan pentingnya program Quick Wins (langkah cepat) sebagai respons nyata terhadap kebutuhan mendesak masyarakat. "Program ini menjadi pondasi pembangunan jangka panjang sekaligus bukti keseriusan Pemko Medan menjaga efisiensi anggaran," jelasnya.
Rico juga mengajak masyarakat ikut mengawal pelaksanaan APBD. "Mari bersama kita wujudkan Medan yang maju, sejahtera, berdaya saing, dan harmonis sesuai cita-cita bersama," pungkasnya.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim mendorong pemerintah memperkuat kapasitas pengelolaan desa wisata melalui pendampingan yang b
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion, mendesak pemerintah segera melakukan investigasi menyeluruh, independen, dan transparan terkait tewas
Politik
JELAJAHNEWS.ID Ketua Umum PWI Pusat Ahkmad Munir mengingatkan seluruh anggota PWI untuk tidak terlibat bisnis Narkoba dan Judi. Komitmen i
Ragam
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara resmi menurunkan tarif pemakaian air bagi seluruh kategori pelanggan mula
Ekonomi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap sejumlah pejabat di Provinsi Sumatera Utara (S
Hukum
Momen sambutan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution seketika mencairkan suasana dingin di Pembukaan Rakernas APEKSI XVIII
Daerah
Sorotan publik terhadap pelaksanaan Gelar Melayu Serumpun (GEMES) XVIII/2026 terus bergulir. Selain banjir komentar sinis dari warganet terk
Peristiwa
Perjalanan panjang 436 tahun Kota Medan bukan sekadar catatan sejarah, melainkan momentum untuk memperkuat fondasi pembangunan sekaligus mew
Politik
Fernando Raja Sipahutar, Kuasa hukum anggota DPRD Kota Medan, Antonius Devolis Tumanggor
Hukum
Gelar Melayu Serumpun (GEMES) IX Tahun 2026 yang digagas Dinas Pariwisata Kota Medan di Lapangan Merdeka, Sabtu (27/6/2026) malam
Peristiwa