DPR Minta Masyarakat Terbuka dalam Survei Ekonomi BPS
Komisi X DPR RI mengimbau masyarakat agar tidak ragu memberikan data kepada Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pelaksanaan survei ekonomi
Politik
MEDAN -Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, bersama empat pimpinan DPRD Medan menandatangani Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Penandatanganan berlangsung dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Medan, Selasa (12/8/2025), dan menjadi fase penting dalam pengelolaan keuangan daerah untuk meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan berkelanjutan.
Dalam sambutannya, Rico Waas menegaskan visi besar Kota Medan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. "Medan bertuah yang inklusif, maju, dan berkelanjutan melalui semangat transformasi menuju Medan satu data bukan sekadar slogan, melainkan panduan strategis pembangunan," ujarnya.
Ia menekankan pentingnya transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan. "Dengan semangat transformasi digital menuju Medan satu data, kami bertekad memanfaatkan teknologi informasi untuk menghasilkan data yang akurat, transparan, dan real time sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat," tambahnya.
Baca Juga:Rico juga menyoroti kondisi keuangan 2025 yang dinilai dinamis. Menurutnya, kebijakan keuangan harus adaptif dan responsif agar alokasi anggaran dapat menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan. "Pembahasan Perubahan APBD 2025 merupakan langkah strategis untuk mengoptimalkan sumber daya demi percepatan target pembangunan," tegasnya.
Dalam APBD Perubahan 2025, Pemko Medan menetapkan pendapatan daerah sebesar Rp6,96 triliun, belanja daerah Rp7,07 triliun, dan pembiayaan netto Rp105 miliar. Alokasi tersebut diarahkan pada pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta program sosial-ekonomi masyarakat.
Selain itu, Wali Kota menegaskan pentingnya program Quick Wins (langkah cepat) sebagai respons nyata terhadap kebutuhan mendesak masyarakat. "Program ini menjadi pondasi pembangunan jangka panjang sekaligus bukti keseriusan Pemko Medan menjaga efisiensi anggaran," jelasnya.
Rico juga mengajak masyarakat ikut mengawal pelaksanaan APBD. "Mari bersama kita wujudkan Medan yang maju, sejahtera, berdaya saing, dan harmonis sesuai cita-cita bersama," pungkasnya.
Komisi X DPR RI mengimbau masyarakat agar tidak ragu memberikan data kepada Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pelaksanaan survei ekonomi
Politik
Panitia Kerja (Panja) Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI) di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melanjutkan
Politik
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumatera Utara, Prof. H. Saiful Anwar Matondang, membenarkan dirinya dipanggil
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Tiga penandatanganan nota kes
Ekonomi
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengunjungi Kantor PT Antar Lintas Sumatera (ALS) di Jalan Sisingamangaraja
Daerah
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan kesiapan fasilitas terbaik untuk penyelenggaraan Piala AFF U19 2026
Daerah
Komisi XI DPR RI meminta pemerintah lebih transparan dalam menyampaikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada masyara
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mengecam keras dugaan kejahatan seksual yang dilakukan oknum pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Pati
Hukum