JELAJAHNEWS.ID -Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mulai menguji coba rekayasa lalu lintas di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, sejak Senin (15/9/2025). Kebijakan ini diterapkan untuk mengurangi kepadatan lalu lintas akibat proyek galian utilitas yang masih berjalan di kawasan tersebut.
Rekayasa lalu lintas berlangsung hingga 19 September 2025, khususnya di segmen Simpang Fatmawati–Lebak Bulus pada jam sibuk pukul 17.00–20.00 WIB. Tiga langkah utama yang diterapkan antara lain membuka lajur kiri di Gerbang Tol Fatmawati 2 bagi kendaraan roda empat secara gratis, menutup putar balik sebelum Poins Square dengan pengalihan ke u-turn Ciputat Raya, serta menutup u-turn sebelum Simpang Fatmawati dengan pengalihan ke u-turn Antasari.
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Nova Harivan Paloh, menyambut baik langkah tersebut. Menurutnya, kondisi jalan yang sempit membuat proyek galian utilitas semakin menambah kemacetan di kawasan itu.
Baca Juga:
"Langkah Pak Gubernur maupun Dishub untuk membuka jalur di pintu Tol Fatmawati 2 sangat bagus sekali. Mudah-mudahan bisa efektif," ujar Nova saat ditemui, Selasa (16/9/2025).
Meski demikian, ia menekankan pentingnya percepatan penyelesaian proyek galian yang dikerjakan Paljaya dan PAM Jaya. "Kasihan masyarakat. Apalagi ruas jalan ini hanya dua jalur dan berada di kawasan perkantoran," imbuhnya.
Nova menilai, pembukaan akses tol hanya menjadi solusi sementara. "Ini dulu solusi yang bisa dilakukan sambil BUMD mempercepat progres," tandasnya.
Pemprov DKI Jakarta meminta masyarakat pengguna jalan mematuhi rambu lalu lintas dan mengikuti arahan petugas selama uji coba berlangsung.(**)
Komisi X DPR RI mengimbau masyarakat agar tidak ragu memberikan data kepada Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pelaksanaan survei ekonomi
Politik
Panitia Kerja (Panja) Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI) di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melanjutkan
Politik
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumatera Utara, Prof. H. Saiful Anwar Matondang, membenarkan dirinya dipanggil
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Tiga penandatanganan nota kes
Ekonomi
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengunjungi Kantor PT Antar Lintas Sumatera (ALS) di Jalan Sisingamangaraja
Daerah
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan kesiapan fasilitas terbaik untuk penyelenggaraan Piala AFF U19 2026
Daerah
Komisi XI DPR RI meminta pemerintah lebih transparan dalam menyampaikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada masyara
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mengecam keras dugaan kejahatan seksual yang dilakukan oknum pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Pati
Hukum