JELAJAHNEWS.ID -DPRD DKI Jakarta menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 akan diarahkan untuk meningkatkan layanan publik sekaligus mempercepat pembangunan infrastruktur di Ibu Kota.
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, seusai penandatanganan Nota Kesepahaman Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2026 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (13/8/2025).
"Setiap komisi harus berada di jalur yang tepat untuk mencapai target pemerintah daerah. Insya Allah ini bisa kita capai bersama," ujar Khoirudin.
Baca Juga:Prioritas di Berbagai Sektor
Di sektor penanggulangan kebakaran, DPRD mendorong penambahan alokasi anggaran untuk Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat). Anggaran ini tidak hanya digunakan untuk penanganan kebakaran, tetapi juga pencegahan melalui pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar) di tingkat masyarakat.
Untuk sektor transportasi, Khoirudin memastikan ketersediaan dana Public Service Obligation (PSO) yang cukup untuk mendukung operasional MRT, LRT, Transjakarta, dan layanan integrasi Jaklingko. "Transportasi itu pengeluaran besar bagi masyarakat. Kita pastikan anggarannya cukup agar tarif tetap terjangkau," tegasnya.
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) terus memperluas dukungan untuk ekosistem transaksi di lingkungan perguruan tinggi melalui pelun
Ekonomi
Perumda Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara terus memperkuat pelayanan kepada masyarakat melalui perluasan akses air minum yang sehat, aman,
Ekonomi
Komisi III DPR RI memastikan akan mengawal proses pengungkapan kasus kematian mantan istri anggota Polri berinisial WL di Medan, Sumatera
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperluas peran di Kota Padang, Sumatera Barat. Tidak hanya mengandalkan bisnis pembiayaan peru
Ekonomi
Peristiwa kematian korban Winda Lorenza Gowasa (35) (WLG) dalam kasus dugaan bunuh diri akibat menembak kepala dengan menggunakan senjata
Hukum
Komisi III DPR RI meminta Polda Sumatera Utara dan Polresta Medan mengusut secara tuntas dan transparan kasus meninggalnya Winda Lorenza (35
Politik
Sebuah video yang menampilkan pria yang diduga mirip Anggota DPRD Kota Medan berinisial EAS tengah mengisap perangkat menyerupai rokok elekt
Peristiwa
Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan meminta pemerintah memperkuat strategi pemberantasan judi daring dengan tidak hanya memblokir situs
Politik
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menilai penguatan otonomi daerah tidak cukup diwujudkan melalui regulasi, tetapi harus di
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi meminta Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengusut secara tuntas penyebab
Politik