JELAJAHNEWS.ID -DPRD DKI Jakarta menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 akan diarahkan untuk meningkatkan layanan publik sekaligus mempercepat pembangunan infrastruktur di Ibu Kota.
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, seusai penandatanganan Nota Kesepahaman Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2026 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (13/8/2025).
"Setiap komisi harus berada di jalur yang tepat untuk mencapai target pemerintah daerah. Insya Allah ini bisa kita capai bersama," ujar Khoirudin.
Baca Juga:Prioritas di Berbagai Sektor
Di sektor penanggulangan kebakaran, DPRD mendorong penambahan alokasi anggaran untuk Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat). Anggaran ini tidak hanya digunakan untuk penanganan kebakaran, tetapi juga pencegahan melalui pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar) di tingkat masyarakat.
Untuk sektor transportasi, Khoirudin memastikan ketersediaan dana Public Service Obligation (PSO) yang cukup untuk mendukung operasional MRT, LRT, Transjakarta, dan layanan integrasi Jaklingko. "Transportasi itu pengeluaran besar bagi masyarakat. Kita pastikan anggarannya cukup agar tarif tetap terjangkau," tegasnya.
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) terus memperluas ekosistem layanan perbankan digital melalui kolaborasi dengan berbagai sektor.
Ekonomi
Kepala Satuan Pengawas Intern (SPI) Perumda Tirtanadi, Perdinan Ginting, S.H., membantah informasi yang beredar di platform TikTok terkait
Peristiwa
Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, menegaskan mekanisme perampasan aset melalui jalur in rem tetap dapat berjalan meskipun proses
Politik
Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Dudi Purwagandhi, menyatakan dukungannya terhadap program pembinaan dan pengembangan olahraga tinju
Olahraga
Pemerhati politik Zainuddin Lubis mengecam dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah nama petinggi
Politik
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi berhasil meraih juara pertama dalam lomba konten video badan usaha pada rangkaian kegiatan Satya
Ekonomi
Komisi III DPR RI menegaskan bahwa aset pelaku tindak pidana kejahatan di sektor keuangan harus dapat dirampas dan dikembalikan kepada korba
Politik
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mendorong percepatan pembahasan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Milite
Politik
Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera menetapkan target waktu serta indikator keberhasilan yan
Politik
Kepala Satuan Pengawas Intern (Ka. SPI) Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi, Perdinan Ginting, membantah informasi mengenai dugaan
Daerah