DPR Minta Masyarakat Terbuka dalam Survei Ekonomi BPS
Komisi X DPR RI mengimbau masyarakat agar tidak ragu memberikan data kepada Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pelaksanaan survei ekonomi
Politik
JELAJAHNEWS.ID -Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem resmi menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari jabatannya sebagai Anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem. Keputusan tersebut diumumkan melalui siaran pers yang ditandatangani Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dan Sekretaris Jenderal Hermawi F. Taslim, tertanggal Minggu (31/8/2025).
Dalam pernyataannya, DPP Partai NasDem menegaskan bahwa aspirasi masyarakat tetap menjadi acuan utama perjuangan partai. "Perjuangan Partai NasDem merupakan kristalisasi dan semangat kerakyatan yang senantiasa bertumpu pada tujuan nasional Bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945," tulis siaran pers tersebut.
NasDem juga menyampaikan rasa belasungkawa mendalam atas wafatnya sejumlah warga negara Indonesia dalam peristiwa akhir-akhir ini. Partai menegaskan tetap berkomitmen memperjuangkan aspirasi rakyat.
Baca Juga:Namun, dalam perjalanan menghimpun aspirasi masyarakat, DPP NasDem menilai terdapat pernyataan dari beberapa anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem yang dinilai menyinggung dan mencederai perasaan rakyat. Hal ini dianggap sebagai penyimpangan terhadap perjuangan partai.
"Atas pertimbangan hal-hal tersebut, DPP Partai NasDem menyatakan bahwa terhitung sejak Senin, 1 September 2025, DPP Partai NasDem menonaktifkan saudara Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem," demikian isi siaran pers yang ditandatangani Surya Paloh.
Langkah ini disebut sebagai upaya menjaga konsistensi perjuangan Partai NasDem agar tetap berpihak pada aspirasi rakyat dan tidak mencederai nilai-nilai perjuangan partai.
Komisi X DPR RI mengimbau masyarakat agar tidak ragu memberikan data kepada Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pelaksanaan survei ekonomi
Politik
Panitia Kerja (Panja) Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI) di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melanjutkan
Politik
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumatera Utara, Prof. H. Saiful Anwar Matondang, membenarkan dirinya dipanggil
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Tiga penandatanganan nota kes
Ekonomi
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengunjungi Kantor PT Antar Lintas Sumatera (ALS) di Jalan Sisingamangaraja
Daerah
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan kesiapan fasilitas terbaik untuk penyelenggaraan Piala AFF U19 2026
Daerah
Komisi XI DPR RI meminta pemerintah lebih transparan dalam menyampaikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada masyara
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mengecam keras dugaan kejahatan seksual yang dilakukan oknum pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Pati
Hukum