Mufti Anam Desak KAI Hentikan Outsourcing dan Benahi Layanan Digital

JELAJAHNEWS.ID -Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, mendesak PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI untuk membenahi manajemen ketenagakerjaan serta memperkuat sistem digitalisasi layanan. Ia menilai, sebagai salah satu BUMN strategis yang memonopoli transportasi publik, KAI semestinya menjadi teladan dalam perlindungan tenaga kerja sekaligus tata kelola digital.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI bersama Direktur Utama KAI, Bobby Rasyidin, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (20/8/2025), Mufti menyampaikan keprihatinannya terhadap praktik sistem alih daya (outsourcing) yang masih marak di lingkungan KAI. Menurutnya, banyak tenaga kerja muda berprestasi terjebak dalam kontrak jangka pendek tanpa kepastian kerja.

"Kami sering melihat anak-anak muda lulusan kampus ternama hanya dipekerjakan setahun, lalu kontraknya diputus sebelum Lebaran agar perusahaan tidak membayar tunjangan hari raya. Ini praktik yang tidak manusiawi," tegas politisi PDI Perjuangan itu.

Mufti menekankan, dengan status KAI sebagai penerima Penyertaan Modal Negara (PMN) dan pemegang mandat publik, perusahaan seharusnya tidak hanya mengejar target bisnis. "KAI sudah dimodali negara dan dimudahkan regulasi. Maka perusahaan ini harus menjadi role model ketenagakerjaan nasional. Kami tidak ingin lagi mendengar praktik outsourcing di tubuh KAI maupun anak usahanya," ujarnya.

Selain persoalan pekerja, Mufti juga mengkritik lemahnya layanan digital KAI, khususnya terkait proses pengembalian tiket (refund). Menurutnya, meski aplikasi menyediakan fitur refund, kenyataannya penumpang tetap diwajibkan datang ke stasiun dengan membawa dokumen fisik.

"Di aplikasi memang ada pilihan refund bahkan dua jam sebelum keberangkatan. Namun, masyarakat tetap harus datang ke stasiun membawa KTP. Ini bukan digitalisasi, ini hanya akal-akalan," kata Mufti.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan adanya laporan mengenai dana refund yang justru masuk ke rekening pribadi oknum pegawai KAI. Hal itu, menurutnya, membuka peluang terjadinya penyalahgunaan. "Refund yang diproses ternyata masuk ke rekening oknum. Ini sering terjadi. Kami minta direksi mengecek dan menindak tegas agar kepercayaan publik tidak hilang," jelasnya.

Ia menegaskan, perbaikan sistem digital dan perlindungan tenaga kerja harus menjadi prioritas direksi baru KAI. "Ke depan, KAI tidak hanya membangun jaringan transportasi, tetapi juga menjadi institusi publik yang sehat, bersih, dan berpihak pada kesejahteraan pekerja," pungkas Mufti.