JELAJAHNEWS.ID -Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, mendesak PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI untuk membenahi manajemen ketenagakerjaan serta memperkuat sistem digitalisasi layanan. Ia menilai, sebagai salah satu BUMN strategis yang memonopoli transportasi publik, KAI semestinya menjadi teladan dalam perlindungan tenaga kerja sekaligus tata kelola digital.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI bersama Direktur Utama KAI, Bobby Rasyidin, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (20/8/2025), Mufti menyampaikan keprihatinannya terhadap praktik sistem alih daya (outsourcing) yang masih marak di lingkungan KAI. Menurutnya, banyak tenaga kerja muda berprestasi terjebak dalam kontrak jangka pendek tanpa kepastian kerja.
"Kami sering melihat anak-anak muda lulusan kampus ternama hanya dipekerjakan setahun, lalu kontraknya diputus sebelum Lebaran agar perusahaan tidak membayar tunjangan hari raya. Ini praktik yang tidak manusiawi," tegas politisi PDI Perjuangan itu.
Mufti menekankan, dengan status KAI sebagai penerima Penyertaan Modal Negara (PMN) dan pemegang mandat publik, perusahaan seharusnya tidak hanya mengejar target bisnis. "KAI sudah dimodali negara dan dimudahkan regulasi. Maka perusahaan ini harus menjadi role model ketenagakerjaan nasional. Kami tidak ingin lagi mendengar praktik outsourcing di tubuh KAI maupun anak usahanya," ujarnya.
Selain persoalan pekerja, Mufti juga mengkritik lemahnya layanan digital KAI, khususnya terkait proses pengembalian tiket (refund). Menurutnya, meski aplikasi menyediakan fitur refund, kenyataannya penumpang tetap diwajibkan datang ke stasiun dengan membawa dokumen fisik.
"Di aplikasi memang ada pilihan refund bahkan dua jam sebelum keberangkatan. Namun, masyarakat tetap harus datang ke stasiun membawa KTP. Ini bukan digitalisasi, ini hanya akal-akalan," kata Mufti.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan adanya laporan mengenai dana refund yang justru masuk ke rekening pribadi oknum pegawai KAI. Hal itu, menurutnya, membuka peluang terjadinya penyalahgunaan. "Refund yang diproses ternyata masuk ke rekening oknum. Ini sering terjadi. Kami minta direksi mengecek dan menindak tegas agar kepercayaan publik tidak hilang," jelasnya.
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) merayakan Hari Ulang Tahun Kredit Pemilikan Rumah (KPR) ke49, Rabu (10/12/2025). Hingga 8 Desem
Ekonomi
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, mengungkapkan bahwa DPR tengah mempersiapkan revisi UndangUndang tentang Sistem
Politik
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menyatakan optimisme terhadap peningkatan daya saing industri pertahanan nasional, khususnya
Politik
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, menyoroti lemahnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) serta terbatasnya akses
Politik
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan bahwa rencana pembatasan event lari yang ramai dibicarakan beberapa hari terakhir bukan
Olahraga
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyatakan dukungan penuh terhadap usulan penetapan status darurat&mdashbaik darurat nasional maupun darurat daerah
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion, menekankan bahwa banyaknya aduan publik terkait kebijakan kewarganegaraan dan perkawinan campur harus
Politik
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) bergerak cepat menangani persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang mulai dirasakan
Daerah
KAI Logistik melalui layanan KALOG Pro, khususnya pada segmen Project Logistic, tengah menangani relokasi terencana berupa pemindahan dan pe
Ekonomi
Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Eka Widodo, mengungkapkan bahwa salah satu alasan Pemerintah Pusat memangkas angg
Ekonomi