JELAJAHNEWS.ID -Anggota Komisi X DPR RI, Furtasan Ali Yusuf, mengapresiasi komitmen pemerintah yang tetap menjaga alokasi belanja wajib (mandatory spending) pendidikan sebesar 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sesuai amanat konstitusi. Namun, ia menyoroti adanya pengalihan anggaran pendidikan hingga 44 persen untuk pembiayaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Secara umum kami senang karena postur anggaran pendidikan sudah sesuai konstitusi. Tetapi setelah dianalisis, sekitar 40 persen lebih ternyata dialokasikan untuk MBG. Pertanyaannya, apakah ini benar-benar termasuk kategori dana pendidikan atau tidak?" kata Furtasan dalam Sidang Paripurna di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (19/8/2025).
Legislator Fraksi Partai NasDem ini menilai bahwa meskipun program MBG menyasar siswa, perlu ada kajian mendalam apakah anggaran tersebut memang dapat dikategorikan sebagai dana pendidikan. Ia menegaskan, Komisi X DPR bersama pemerintah akan segera membahas lebih rinci dalam rapat lanjutan mengenai pengalokasian tersebut.
"Kalau memang sasarannya jelas kepada anak-anak di sekolah, tentu masih masuk kategori pendidikan. Tetapi jika tidak, hal ini harus dikaji ulang," tegasnya.
Furtasan juga menjelaskan bahwa anggaran pendidikan tahun 2026 telah terbagi ke sejumlah program prioritas. Dana tersebut diarahkan untuk tunjangan guru dan dosen, revitalisasi pendidikan, serta beasiswa. Program Indonesia Pintar (PIP), misalnya, ditargetkan menyasar 20 juta penerima, sementara Kartu Indonesia Pintar (KIP) ditetapkan untuk 1,2 juta penerima.
Selain itu, ia menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut anggaran pendidikan tahun ini merupakan yang tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Menurut Furtasan, perbandingan nominal bukanlah hal utama.
"Namun yang terpenting adalah sasaran anggaran itu tepat guna, tidak sekadar besarannya," pungkasnya.
Komisi III DPR RI memastikan akan mengawal proses pengungkapan kasus kematian mantan istri anggota Polri berinisial WL di Medan, Sumatera
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperluas peran di Kota Padang, Sumatera Barat. Tidak hanya mengandalkan bisnis pembiayaan peru
Ekonomi
Peristiwa kematian korban Winda Lorenza Gowasa (35) (WLG) dalam kasus dugaan bunuh diri akibat menembak kepala dengan menggunakan senjata
Hukum
Komisi III DPR RI meminta Polda Sumatera Utara dan Polresta Medan mengusut secara tuntas dan transparan kasus meninggalnya Winda Lorenza (35
Politik
Sebuah video yang menampilkan pria yang diduga mirip Anggota DPRD Kota Medan berinisial EAS tengah mengisap perangkat menyerupai rokok elekt
Peristiwa
Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan meminta pemerintah memperkuat strategi pemberantasan judi daring dengan tidak hanya memblokir situs
Politik
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menilai penguatan otonomi daerah tidak cukup diwujudkan melalui regulasi, tetapi harus di
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi meminta Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengusut secara tuntas penyebab
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengusut secara tuntas dugaan keterlibatan Kepala S
Politik
Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Firman Soebagyo, menilai praktik korupsi di Indonesia telah berada pada ti
Politik