JELAJAHNEWS.ID -Anggota Komisi X DPR RI, Furtasan Ali Yusuf, mengapresiasi komitmen pemerintah yang tetap menjaga alokasi belanja wajib (mandatory spending) pendidikan sebesar 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sesuai amanat konstitusi. Namun, ia menyoroti adanya pengalihan anggaran pendidikan hingga 44 persen untuk pembiayaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Secara umum kami senang karena postur anggaran pendidikan sudah sesuai konstitusi. Tetapi setelah dianalisis, sekitar 40 persen lebih ternyata dialokasikan untuk MBG. Pertanyaannya, apakah ini benar-benar termasuk kategori dana pendidikan atau tidak?" kata Furtasan dalam Sidang Paripurna di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (19/8/2025).
Legislator Fraksi Partai NasDem ini menilai bahwa meskipun program MBG menyasar siswa, perlu ada kajian mendalam apakah anggaran tersebut memang dapat dikategorikan sebagai dana pendidikan. Ia menegaskan, Komisi X DPR bersama pemerintah akan segera membahas lebih rinci dalam rapat lanjutan mengenai pengalokasian tersebut.
"Kalau memang sasarannya jelas kepada anak-anak di sekolah, tentu masih masuk kategori pendidikan. Tetapi jika tidak, hal ini harus dikaji ulang," tegasnya.
Furtasan juga menjelaskan bahwa anggaran pendidikan tahun 2026 telah terbagi ke sejumlah program prioritas. Dana tersebut diarahkan untuk tunjangan guru dan dosen, revitalisasi pendidikan, serta beasiswa. Program Indonesia Pintar (PIP), misalnya, ditargetkan menyasar 20 juta penerima, sementara Kartu Indonesia Pintar (KIP) ditetapkan untuk 1,2 juta penerima.
Selain itu, ia menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut anggaran pendidikan tahun ini merupakan yang tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Menurut Furtasan, perbandingan nominal bukanlah hal utama.
"Namun yang terpenting adalah sasaran anggaran itu tepat guna, tidak sekadar besarannya," pungkasnya.
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) merayakan Hari Ulang Tahun Kredit Pemilikan Rumah (KPR) ke49, Rabu (10/12/2025). Hingga 8 Desem
Ekonomi
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, mengungkapkan bahwa DPR tengah mempersiapkan revisi UndangUndang tentang Sistem
Politik
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menyatakan optimisme terhadap peningkatan daya saing industri pertahanan nasional, khususnya
Politik
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, menyoroti lemahnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) serta terbatasnya akses
Politik
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan bahwa rencana pembatasan event lari yang ramai dibicarakan beberapa hari terakhir bukan
Olahraga
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyatakan dukungan penuh terhadap usulan penetapan status darurat&mdashbaik darurat nasional maupun darurat daerah
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion, menekankan bahwa banyaknya aduan publik terkait kebijakan kewarganegaraan dan perkawinan campur harus
Politik
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) bergerak cepat menangani persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang mulai dirasakan
Daerah
KAI Logistik melalui layanan KALOG Pro, khususnya pada segmen Project Logistic, tengah menangani relokasi terencana berupa pemindahan dan pe
Ekonomi
Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Eka Widodo, mengungkapkan bahwa salah satu alasan Pemerintah Pusat memangkas angg
Ekonomi