DPR Minta Masyarakat Terbuka dalam Survei Ekonomi BPS
Komisi X DPR RI mengimbau masyarakat agar tidak ragu memberikan data kepada Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pelaksanaan survei ekonomi
Politik
JELAJAHNEWS.ID -Target ambisius ekonomi 2026 yang dipatok Presiden Prabowo Subianto mendapat dukungan penuh dari DPR. Namun, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Hanif Dhakiri, menekankan bahwa capaian ekonomi tidak boleh berhenti sebagai deretan angka statistik.
"Yang terpenting adalah bagaimana pertumbuhan itu menjelma menjadi kesejahteraan nyata: pekerjaan layak, harga pangan terjangkau, dan pemerataan kesejahteraan. Pertumbuhan ekonomi tidak boleh berhenti di atas kertas," kata Hanif dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (18/8/2025).
Menurutnya, target pertumbuhan ekonomi 5,4 persen tidak mungkin tercapai tanpa langkah berani. Hanif menyebut industrialisasi, hilirisasi konsisten, dan pemangkasan birokrasi sebagai syarat mutlak. "Pertumbuhan 5,4 persen bukan hadiah, tetapi hasil dari kerja nyata dan birokrasi yang efisien," tegas politisi PKB itu.
Hanif juga menyoroti inflasi. Meski pemerintah menargetkan 2,5 persen, ia mengingatkan bahwa stabilitas harga kebutuhan pokok adalah ukuran sebenarnya. "Rakyat butuh harga beras, minyak goreng, cabai, dan energi yang stabil. Tanpa itu, angka inflasi tidak ada artinya," ujarnya.
Dalam pandangannya, nilai tukar rupiah yang stabil jauh lebih penting dibanding angka kurs tertentu. "Rakyat tidak peduli angka 16.500 per USD, yang penting rupiah tidak mudah diguncang," ungkapnya.
Hanif menilai, bonus demografi hanya akan menjadi berkah jika pemerintah serius membuka lapangan kerja formal melalui industrialisasi, digitalisasi, dan dukungan terhadap UMKM. Jika tidak, generasi muda akan terjebak di pekerjaan informal dengan upah rendah.
Ia juga menegaskan target penghapusan kemiskinan ekstrem mendekati nol harus dilaksanakan dengan kebijakan yang presisi, pemberdayaan desa, serta akses pembiayaan yang terjangkau. "Kemiskinan nol persen harus menjadi wajah nyata keadilan sosial, bukan sekadar janji politik," katanya.
Komisi X DPR RI mengimbau masyarakat agar tidak ragu memberikan data kepada Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pelaksanaan survei ekonomi
Politik
Panitia Kerja (Panja) Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI) di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melanjutkan
Politik
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumatera Utara, Prof. H. Saiful Anwar Matondang, membenarkan dirinya dipanggil
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Tiga penandatanganan nota kes
Ekonomi
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengunjungi Kantor PT Antar Lintas Sumatera (ALS) di Jalan Sisingamangaraja
Daerah
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan kesiapan fasilitas terbaik untuk penyelenggaraan Piala AFF U19 2026
Daerah
Komisi XI DPR RI meminta pemerintah lebih transparan dalam menyampaikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada masyara
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mengecam keras dugaan kejahatan seksual yang dilakukan oknum pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Pati
Hukum