JELAJAHNEWS.ID -Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Sitorus, menegaskan komitmennya mengawasi kebijakan pemerintah daerah (pemda) yang berdampak langsung pada masyarakat, khususnya terkait upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menilai, langkah menaikkan pajak, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), hanya memberikan solusi instan namun berisiko tinggi bagi perekonomian daerah.
Menurut Deddy, sejumlah pemda memilih strategi menaikkan pajak demi mendongkrak PAD. Namun, pola ini berpotensi menimbulkan masalah baru, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum pulih sepenuhnya.
"Meningkatkan PAD dengan cara menaikkan pajak itu paling gampang, tapi saya kira akan menimbulkan persoalan di banyak daerah. Bukan hanya di Pati, tetapi juga di wilayah lain yang melakukan hal serupa," ujarnya saat menuju Sidang Tahunan MPR di Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Baca Juga:
Politikus PDI Perjuangan itu menilai, kebijakan menaikkan pajak daerah sering dipicu oleh pengurangan transfer dana dari pemerintah pusat akibat pengetatan efisiensi anggaran. Kondisi ini, katanya, seharusnya mendorong pemda untuk lebih kreatif dalam mengelola belanja daerah.
"Mau tidak mau, belanja yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan publik dan operasional harus dipangkas. Gunakan inovasi untuk meningkatkan pendapatan daerah, bukan hanya mengandalkan pajak," tegasnya.
Deddy juga mengingatkan bahwa penetapan tarif pajak daerah harus mempertimbangkan daya beli masyarakat. Ia menekankan, perekonomian perlu bergerak untuk menghasilkan pendapatan pajak yang berkelanjutan.
"Pajak yang terlalu tinggi tanpa adanya stimulus ekonomi justru akan menghambat pertumbuhan. Untuk mendapatkan pajak, ekonomi harus bergerak," pungkasnya.
Komisi III DPR RI memastikan akan mengawal proses pengungkapan kasus kematian mantan istri anggota Polri berinisial WL di Medan, Sumatera
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperluas peran di Kota Padang, Sumatera Barat. Tidak hanya mengandalkan bisnis pembiayaan peru
Ekonomi
Peristiwa kematian korban Winda Lorenza Gowasa (35) (WLG) dalam kasus dugaan bunuh diri akibat menembak kepala dengan menggunakan senjata
Hukum
Komisi III DPR RI meminta Polda Sumatera Utara dan Polresta Medan mengusut secara tuntas dan transparan kasus meninggalnya Winda Lorenza (35
Politik
Sebuah video yang menampilkan pria yang diduga mirip Anggota DPRD Kota Medan berinisial EAS tengah mengisap perangkat menyerupai rokok elekt
Peristiwa
Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan meminta pemerintah memperkuat strategi pemberantasan judi daring dengan tidak hanya memblokir situs
Politik
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menilai penguatan otonomi daerah tidak cukup diwujudkan melalui regulasi, tetapi harus di
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi meminta Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengusut secara tuntas penyebab
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengusut secara tuntas dugaan keterlibatan Kepala S
Politik
Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Firman Soebagyo, menilai praktik korupsi di Indonesia telah berada pada ti
Politik