JELAJAHNEWS.ID -Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menilai kasus yang terjadi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, menjadi pelajaran berharga bahwa hubungan kepala daerah dengan rakyat tidak boleh berjarak.
"Kasus di Pati ini adalah hikmah dan pelajaran bagi kita bersama untuk melihat bagaimana hubungan antara kepala daerah dengan rakyat, yang sejatinya tidak boleh berjarak. Aksi-aksi demonstrasi itu merupakan luapan cara rakyat menyampaikan aspirasi ketika tidak bisa melalui jalur institusi yang normal," ujar Rifqi dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria di Jakarta, Kamis (14/8/2025).
Menurut Rifqi, peristiwa di Pati bisa dilihat dari berbagai perspektif, salah satunya dari sisi kemandirian fiskal daerah. Ia menjelaskan, pendapatan asli daerah (PAD) di hampir semua provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia relatif rendah. Akibatnya, daerah sangat bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat yang bersumber dari APBN.
Ketika pemerintah pusat melakukan efisiensi dan refocusing anggaran untuk program strategis, banyak daerah yang tidak siap. Beberapa kepala daerah kemudian memilih meningkatkan pajak daerah untuk menambah PAD.
Namun, langkah tersebut kerap menimbulkan penolakan publik, terutama ketika kondisi ekonomi daerah, regional, maupun nasional sedang bergejolak. "Kebijakan menaikkan pajak daerah di tengah situasi ekonomi yang tidak stabil jelas tidak populer dan rawan menuai kritik," ujarnya.
Politisi Fraksi Partai NasDem ini menekankan, pejabat publik perlu menahan diri dalam mengambil kebijakan yang sensitif bagi masyarakat. Ia mengingatkan, respons yang tepat dan komunikasi yang baik akan mencegah ketegangan antara pemerintah daerah dan warganya.
Meski terjadi dinamika di Pati, Rifqi menilai situasi tersebut tidak perlu sampai pada penggunaan hak menyatakan pendapat DPRD, apalagi berujung pada pemakzulan terhadap Bupati. Menurutnya, masalah bisa diatasi melalui mekanisme checks and balances antara eksekutif dan legislatif di daerah, termasuk dengan memperbaiki kebijakan yang dianggap kurang tepat.
Komisi III DPR RI memastikan akan mengawal proses pengungkapan kasus kematian mantan istri anggota Polri berinisial WL di Medan, Sumatera
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperluas peran di Kota Padang, Sumatera Barat. Tidak hanya mengandalkan bisnis pembiayaan peru
Ekonomi
Peristiwa kematian korban Winda Lorenza Gowasa (35) (WLG) dalam kasus dugaan bunuh diri akibat menembak kepala dengan menggunakan senjata
Hukum
Komisi III DPR RI meminta Polda Sumatera Utara dan Polresta Medan mengusut secara tuntas dan transparan kasus meninggalnya Winda Lorenza (35
Politik
Sebuah video yang menampilkan pria yang diduga mirip Anggota DPRD Kota Medan berinisial EAS tengah mengisap perangkat menyerupai rokok elekt
Peristiwa
Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan meminta pemerintah memperkuat strategi pemberantasan judi daring dengan tidak hanya memblokir situs
Politik
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menilai penguatan otonomi daerah tidak cukup diwujudkan melalui regulasi, tetapi harus di
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi meminta Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengusut secara tuntas penyebab
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengusut secara tuntas dugaan keterlibatan Kepala S
Politik
Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Firman Soebagyo, menilai praktik korupsi di Indonesia telah berada pada ti
Politik