DPR Dukung Sidak Ombudsman di Lapas Cibinong, Soroti Dugaan ‘Klaster Mewah’
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam melakukan pengawasa
Politik
JELAJAHNEWS.ID -Anggota Komisi I DPR RI, Oleh Soleh, menyatakan dukungannya terhadap rencana kebijakan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) untuk memblokir sejumlah game online yang dinilai berdampak negatif terhadap perkembangan anak. Beberapa permainan yang disebut antara lain Roblox dan sejumlah game populer lainnya.
Menurut Oleh, fenomena migrasi perilaku di kalangan generasi muda—baik dalam aspek moralitas, karakter, maupun budaya—akibat kecanduan game online menjadi persoalan serius yang membutuhkan langkah tegas.
"Bukan berarti kita membatasi hobi atau menghambat perkembangan e-sports. Tetapi kalau game tersebut membawa dampak buruk, ya harus dievaluasi. Saat ini banyak terjadi migrasi perilaku, migrasi karakter, dan migrasi budaya pada generasi muda yang begitu pesat akibat kecanduan game online," ujar Oleh Soleh kepada Parlementaria di sela kunjungan kerja reses Komisi I DPR RI di Kota Padang, Sumatera Barat, Senin (11/8/2025).
Politikus Fraksi PKB itu menegaskan, menjaga moralitas, karakter, dan spiritualitas generasi muda harus menjadi prioritas nasional. Ia menilai, kecanduan game online berpotensi menjadikan anak "kaum rebahan" yang lemah secara fisik, menurun kemampuan berpikir, emosional tidak stabil, dan terbiasa menyelesaikan masalah secara instan.
"Ini bahaya. Kalau dibiarkan, mereka akan kehilangan daya juang dan ketangguhan mental," katanya.
Oleh juga menekankan bahwa pembangunan karakter sejak dini harus menjadi fokus utama pendidikan, bukan hanya mengejar nilai akademis. "Sekarang dunia kerja dan dunia usaha tidak lagi hanya melihat nilai raport. Mereka mencari kejujuran, integritas, dan etos kerja. Apapun yang menghalangi pembentukan karakter, walaupun populer, negara wajib menghentikannya," tegasnya.
Sebelumnya, Mendikdasmen Abdul Mu'ti menyatakan larangan bagi anak-anak memainkan game Roblox setelah mengetahui banyak siswa bermain gim tersebut saat ia meninjau pelaksanaan perdana program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di SDN Cideng 02 Pagi, Gambir, Jakarta Pusat.
Larangan tersebut didasari temuan bahwa Roblox memuat unsur kekerasan, yang dinilai dapat memengaruhi perilaku anak. Penilaian ini sejalan dengan laporan lembaga riset asal Inggris, Revealing Reality, yang mengungkap sejumlah risiko berbahaya dari permainan tersebut.
Dengan dukungan legislatif, kebijakan pemblokiran diharapkan menjadi langkah awal untuk melindungi generasi muda dari paparan konten digital yang berpotensi merusak karakter bangsa.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam melakukan pengawasa
Politik
Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Sutarto, menyampaikan keprihatinannya atas berulangnya kasus dugaan keracunan dalam Program Makan Bergizi G
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, menyoroti adanya selisih sekitar Rp10 triliun dalam perencanaan anggaran Program Makan Bergizi
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mempertanyakan efektivitas sistem akreditasi rumah sakit dalam menjamin mutu pelayanan dan keselamatan
Politik
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyerap berbagai masukan dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2027
Politik
Sebanyak 54 warga Desa Limau Manis dan Desa Medan Sinembah, Kabupaten Deli Serdang, mengajukan gugatan perdata terkait dugaan perbuatan mela
Hukum
Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke121 Perumda Tirtanadi Sumatera Utara berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan di Kantor Pusat, J
Daerah
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu, saat menghadiri Indonesia Coffee Expo (ICX) 2026 resmi berak
Ekonomi
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyampaikan keprihatinan atas munculnya sejumlah kasus dugaan keracunan pada penerima manfaat Pr
Politik
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi
Politik