Bobby Nasution dan Utusan Khusus Presiden Tanam Sejuta Pohon di Taput, Dorong Solidaritas Jaga Lingkungan
Bobby Nasution bersama Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia Hashim Djojohadikusumo mengikuti kegiatan penanaman sejuta pohon
Daerah
JELAJAHNEWS.ID -DPRD DKI Jakarta menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 akan diarahkan untuk meningkatkan layanan publik sekaligus mempercepat pembangunan infrastruktur di Ibu Kota.
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, seusai penandatanganan Nota Kesepahaman Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2026 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (13/8/2025).
"Setiap komisi harus berada di jalur yang tepat untuk mencapai target pemerintah daerah. Insya Allah ini bisa kita capai bersama," ujar Khoirudin.
Baca Juga:Prioritas di Berbagai Sektor
Di sektor penanggulangan kebakaran, DPRD mendorong penambahan alokasi anggaran untuk Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat). Anggaran ini tidak hanya digunakan untuk penanganan kebakaran, tetapi juga pencegahan melalui pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar) di tingkat masyarakat.
Untuk sektor transportasi, Khoirudin memastikan ketersediaan dana Public Service Obligation (PSO) yang cukup untuk mendukung operasional MRT, LRT, Transjakarta, dan layanan integrasi Jaklingko. "Transportasi itu pengeluaran besar bagi masyarakat. Kita pastikan anggarannya cukup agar tarif tetap terjangkau," tegasnya.
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Di bidang keuangan, DPRD mendorong intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, termasuk percepatan penyelesaian tunggakan. Pemanfaatan aset daerah juga menjadi fokus, dengan pembentukan Panitia Khusus Barang Milik Daerah (Pansus BMD) untuk mendata dan mengoptimalkan aset yang belum diserahkan pengembang kepada Pemprov DKI.
Penanggulangan Banjir
Terkait banjir, DPRD menargetkan percepatan normalisasi Kali Ciliwung yang masih menyisakan sekitar 11 kilometer. Pemprov DKI telah menyiapkan anggaran ganti untung bagi warga terdampak, agar proses pembebasan lahan berjalan lancar.
Pendidikan dan Kesehatan
Di sektor pendidikan, DPRD memastikan program sekolah gratis, Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) tepat sasaran. "Kalau ada penyalahgunaan, akan kita evaluasi," ujar Khoirudin.
Untuk kesehatan, DPRD mendukung pembangunan puskesmas dan rumah sakit baru, termasuk rumah sakit bertaraf internasional di Cakung, demi memperluas akses layanan kesehatan warga.
Khoirudin optimistis sinergi antara legislatif dan eksekutif dapat mewujudkan visi Jakarta sebagai kota global yang berbudaya. "Insya Allah ini bisa kita capai bersama," tandasnya.
Bobby Nasution bersama Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia Hashim Djojohadikusumo mengikuti kegiatan penanaman sejuta pohon
Daerah
Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana (Galapana) DPR RI mengungkap empat permasalahan utama yang masih menghambat penanganan bencana
Politik
Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menilai kehadiran langsung Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu&rsquoti di l
Politik
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menerima tanda kehormatan Satya Lencana Wirakarya dari Presiden Republik Indonesia Prabowo
Daerah
Wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali mengemuka dan menuai
Politik
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan komitmen pemerintah provinsi dalam menjadikan sektor pendidikan seba
Daerah
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meninjau lokasi pembangunan Rumah Hunian Danantara (Huntara) yakni hunian layak sementara
Ekonomi
Tingkat partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelayanan publik di Sumatera Utara terus meningkat. Hal ini tercermin dari data Ombudsman
Daerah
Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meninjau langsung kesiapan sarana dan prasarana transportasi menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun
Daerah
akil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menyoroti secara serius hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2025 yang dirilis oleh Kementeri
Politik