DPRD DKI Fokuskan APBD 2026 untuk Layanan Publik dan Infrastruktur

JELAJAHNEWS.ID -DPRD DKI Jakarta menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 akan diarahkan untuk meningkatkan layanan publik sekaligus mempercepat pembangunan infrastruktur di Ibu Kota.

Pernyataan tersebut disampaikan Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, seusai penandatanganan Nota Kesepahaman Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2026 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (13/8/2025).

"Setiap komisi harus berada di jalur yang tepat untuk mencapai target pemerintah daerah. Insya Allah ini bisa kita capai bersama," ujar Khoirudin.

Baca Juga:

• DPRD Batam Mulai Masa Reses, Serap Aspirasi untuk Penyusunan APBD 2026

Prioritas di Berbagai Sektor

Di sektor penanggulangan kebakaran, DPRD mendorong penambahan alokasi anggaran untuk Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat). Anggaran ini tidak hanya digunakan untuk penanganan kebakaran, tetapi juga pencegahan melalui pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar) di tingkat masyarakat.

Untuk sektor transportasi, Khoirudin memastikan ketersediaan dana Public Service Obligation (PSO) yang cukup untuk mendukung operasional MRT, LRT, Transjakarta, dan layanan integrasi Jaklingko. "Transportasi itu pengeluaran besar bagi masyarakat. Kita pastikan anggarannya cukup agar tarif tetap terjangkau," tegasnya.

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Di bidang keuangan, DPRD mendorong intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, termasuk percepatan penyelesaian tunggakan. Pemanfaatan aset daerah juga menjadi fokus, dengan pembentukan Panitia Khusus Barang Milik Daerah (Pansus BMD) untuk mendata dan mengoptimalkan aset yang belum diserahkan pengembang kepada Pemprov DKI.

Penanggulangan Banjir

Terkait banjir, DPRD menargetkan percepatan normalisasi Kali Ciliwung yang masih menyisakan sekitar 11 kilometer. Pemprov DKI telah menyiapkan anggaran ganti untung bagi warga terdampak, agar proses pembebasan lahan berjalan lancar.

Pendidikan dan Kesehatan

Di sektor pendidikan, DPRD memastikan program sekolah gratis, Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) tepat sasaran. "Kalau ada penyalahgunaan, akan kita evaluasi," ujar Khoirudin.

Untuk kesehatan, DPRD mendukung pembangunan puskesmas dan rumah sakit baru, termasuk rumah sakit bertaraf internasional di Cakung, demi memperluas akses layanan kesehatan warga.

Khoirudin optimistis sinergi antara legislatif dan eksekutif dapat mewujudkan visi Jakarta sebagai kota global yang berbudaya. "Insya Allah ini bisa kita capai bersama," tandasnya.