JELAJAHNEWS.ID -Ketua DPR RI, Puan Maharani, menilai langkah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, yang melarang permainan digital seperti Roblox patut dimaknai sebagai bentuk perlindungan terhadap keamanan psikososial anak di ruang digital. Meski demikian, ia menegaskan bahwa kebijakan pelarangan saja tidak cukup, dan harus dibarengi dengan strategi literasi digital yang sistemik dan berkelanjutan.
"Masalahnya bukan hanya pada game tertentu seperti Roblox. Tantangan kita hari ini adalah bagaimana membekali anak-anak dengan kemampuan berpikir kritis dan perlindungan sejak dini di tengah banjirnya konten digital," ujar Puan dalam keterangan persnya, Kamis (7/8/2025).
Puan menyebutkan, saat ini banyak konten digital yang tidak sesuai untuk anak-anak, namun tetap bisa diakses dengan mudah. Karena itu, menurutnya, diperlukan reformasi menyeluruh terhadap literasi digital anak.
Baca Juga:"Anak-anak butuh pemahaman, bukan sekadar larangan. Literasi digital harus diarahkan agar mereka memiliki filter diri saat berselancar di dunia maya," imbuh Puan.
Sebagaimana diketahui, Mendikdasmen Abdul Mu'ti menyatakan bahwa permainan Roblox mengandung unsur kekerasan yang berpotensi memengaruhi perilaku anak-anak di dunia nyata. Ia menilai peserta didik pada usia sekolah belum memiliki kapasitas intelektual untuk membedakan antara realitas dan simulasi digital, sehingga rentan meniru adegan yang ditampilkan dalam permainan tersebut.
Sebagai tindak lanjut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melarang anak-anak memainkan game Roblox, dan pihak Istana telah meminta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap platform digital serupa.
Menanggapi hal ini, Puan mendorong agar pendekatan terhadap perlindungan anak di ruang digital tidak bersifat parsial. Ia menekankan pentingnya keterlibatan tiga elemen utama dalam edukasi digital anak: anak itu sendiri, orang tua, dan tenaga pendidik.
Hunian modern tak harus kehilangan identitas lokal. Di tengah perubahan gaya hidup dan pesatnya perkembangan properti, rumah dituntut semaki
Ekonomi
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) terus memperluas ekosistem layanan perbankan digital melalui kolaborasi dengan berbagai sektor.
Ekonomi
Kepala Satuan Pengawas Intern (SPI) Perumda Tirtanadi, Perdinan Ginting, S.H., membantah informasi yang beredar di platform TikTok terkait
Peristiwa
Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, menegaskan mekanisme perampasan aset melalui jalur in rem tetap dapat berjalan meskipun proses
Politik
Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Dudi Purwagandhi, menyatakan dukungannya terhadap program pembinaan dan pengembangan olahraga tinju
Olahraga
Pemerhati politik Zainuddin Lubis mengecam dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah nama petinggi
Politik
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi berhasil meraih juara pertama dalam lomba konten video badan usaha pada rangkaian kegiatan Satya
Ekonomi
Komisi III DPR RI menegaskan bahwa aset pelaku tindak pidana kejahatan di sektor keuangan harus dapat dirampas dan dikembalikan kepada korba
Politik
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mendorong percepatan pembahasan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Milite
Politik
Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera menetapkan target waktu serta indikator keberhasilan yan
Politik