Riyono: Istilah "Beras Oplosan" Bias dan Picu Kesalahpahaman Publik

"Setiap jenis beras memiliki karakter masing-masing, ada yang pulen, keras, atau cocok untuk masakan tertentu. Maka pencampuran bertujuan menciptakan cita rasa dan kualitas yang sesuai keinginan pasar. Ini praktik legal selama tidak membohongi konsumen," tambahnya.

Ia menyayangkan narasi yang digunakan Satgas Pangan yang menurutnya cenderung menyamaratakan semua beras campuran sebagai "oplosan" dan tidak sesuai standar.

"Jika label menyebut mutu tertentu, tapi isinya tidak sesuai, itu baru pelanggaran. Tapi jangan semua beras campuran langsung dicap ilegal. Ini bisa merugikan pedagang dan menyebabkan gejolak harga," katanya.

Selain itu, Riyono turut menyoroti lemahnya tata kelola distribusi beras nasional. Ia menilai, dominasi negara dalam penguasaan distribusi perlu ditingkatkan demi menjaga kestabilan pasokan dan harga di pasaran.

"Idealnya, negara menguasai minimal 50–60 persen distribusi beras nasional. Dengan demikian, pemerintah bisa mengintervensi harga secara efektif—baik untuk menaikkan, menurunkan, maupun menstabilkannya," tegasnya.

Menutup pernyataannya, Riyono mengingatkan bahwa penarikan beras campuran secara serampangan justru dapat memperparah situasi, terlebih di tengah lonjakan harga beras yang terus terjadi.