"Setiap jenis beras memiliki karakter masing-masing, ada yang pulen, keras, atau cocok untuk masakan tertentu. Maka pencampuran bertujuan menciptakan cita rasa dan kualitas yang sesuai keinginan pasar. Ini praktik legal selama tidak membohongi konsumen," tambahnya.
Ia menyayangkan narasi yang digunakan Satgas Pangan yang menurutnya cenderung menyamaratakan semua beras campuran sebagai "oplosan" dan tidak sesuai standar.
"Jika label menyebut mutu tertentu, tapi isinya tidak sesuai, itu baru pelanggaran. Tapi jangan semua beras campuran langsung dicap ilegal. Ini bisa merugikan pedagang dan menyebabkan gejolak harga," katanya.
Selain itu, Riyono turut menyoroti lemahnya tata kelola distribusi beras nasional. Ia menilai, dominasi negara dalam penguasaan distribusi perlu ditingkatkan demi menjaga kestabilan pasokan dan harga di pasaran.
"Idealnya, negara menguasai minimal 50–60 persen distribusi beras nasional. Dengan demikian, pemerintah bisa mengintervensi harga secara efektif—baik untuk menaikkan, menurunkan, maupun menstabilkannya," tegasnya.
Menutup pernyataannya, Riyono mengingatkan bahwa penarikan beras campuran secara serampangan justru dapat memperparah situasi, terlebih di tengah lonjakan harga beras yang terus terjadi.
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bagansiapiapi menerima kunjungan kerja dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)
Daerah
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution meresmikan pembukaan rute penerbangan baru yang menghubungkan Bandar Udara Dr. Ferdinand
Daerah
Insiden meninggalnya seorang pengemudi mobil saat terjebak kemacetan akibat genangan air di kawasan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Kamis
Daerah
Kontribusi dividen Bank Kaltimtara terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur dinilai menjadi salah sa
Politik
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menekankan pentingnya integrasi menyeluruh antara Kawasan Industri Medan
Daerah
Sekitar 200 taruna angkatan laut dari 46 negara dijadwalkan akan singgah di Sumatera Utara dalam rangkaian kegiatan ASEAN Plus Cadet Sail
Daerah
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bagansiapiapi menggelar peringatan Isra Mi&rsquoraj Nabi Muhammad SAW 1446 Hijriah, Rabu (21/1/2026).
Daerah
Anggota Komisi II DPR RI Fauzan Khalid mendesak pemerintah pusat untuk menetapkan tenggat waktu yang tegas dalam proses rehabilitasi
Politik
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) terus mempercepat upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana alam yang melanda
Daerah
Anggota Komisi V DPR RI, Yasti Soepredjo Mokoagow, melontarkan peringatan keras kepada seluruh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT)
Politik