DPR Dukung Sidak Ombudsman di Lapas Cibinong, Soroti Dugaan ‘Klaster Mewah’
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam melakukan pengawasa
Politik
JELAJAHNEWS.ID -Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, menanggapi maraknya pengibaran bendera bergambar tengkorak bertopi ala film animasi One Piece di sejumlah daerah di Indonesia. Menurutnya, fenomena tersebut tidak dapat disamakan dengan tindakan melecehkan simbol negara ataupun pelanggaran serius terhadap hukum.
"Selama tidak melecehkan bendera Merah Putih—misalnya dengan menempelkan simbol One Piece di atasnya—maka itu bukan pelanggaran berat. Apalagi, dari beberapa kasus yang saya lihat, bendera tersebut dikibarkan di bawah Merah Putih," ujar Willy dalam keterangan tertulis yang dikutip dari Parlementaria, Minggu (3/8/2025).
Politisi dari Fraksi Partai NasDem itu mengajak publik untuk menyikapi fenomena ini secara bijak dan proporsional, tanpa berlebihan dalam meresponsnya.
"Membunuh nyamuk tidak perlu pakai granat. Respons terhadap hal seperti ini harus tetap dalam koridor yang masuk akal. Jangan sampai kita terjebak dalam provokasi atau membesar-besarkan sesuatu yang tidak substansial," tegasnya.
Willy menilai, ekspresi semacam ini biasanya berasal dari kalangan muda yang sarat dengan idealisme, keberanian, dan energi untuk menggugat ketidakadilan. Namun, semangat tersebut sering kali tidak diiringi dengan nalar dan pertimbangan yang matang.
"Ekspresi mereka kadang sporadis, meski tulus dan unik. Tapi tetap perlu kita pahami latar belakangnya, bukan langsung dihakimi," katanya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa tugas negara adalah menyelenggarakan kehidupan yang adil dan sejahtera bagi seluruh rakyatnya. Jika hal itu tercapai, maka ekspresi simbolik seperti pengibaran bendera One Piece tidak akan menjadi isu yang mencuat.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam melakukan pengawasa
Politik
Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Sutarto, menyampaikan keprihatinannya atas berulangnya kasus dugaan keracunan dalam Program Makan Bergizi G
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, menyoroti adanya selisih sekitar Rp10 triliun dalam perencanaan anggaran Program Makan Bergizi
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mempertanyakan efektivitas sistem akreditasi rumah sakit dalam menjamin mutu pelayanan dan keselamatan
Politik
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyerap berbagai masukan dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2027
Politik
Sebanyak 54 warga Desa Limau Manis dan Desa Medan Sinembah, Kabupaten Deli Serdang, mengajukan gugatan perdata terkait dugaan perbuatan mela
Hukum
Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke121 Perumda Tirtanadi Sumatera Utara berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan di Kantor Pusat, J
Daerah
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu, saat menghadiri Indonesia Coffee Expo (ICX) 2026 resmi berak
Ekonomi
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyampaikan keprihatinan atas munculnya sejumlah kasus dugaan keracunan pada penerima manfaat Pr
Politik
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi
Politik