HUT KPR Ke-49, BTN Salurkan 5,7 Juta Rumah Bagi Rakyat Indonesia
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) merayakan Hari Ulang Tahun Kredit Pemilikan Rumah (KPR) ke49, Rabu (10/12/2025). Hingga 8 Desem
Ekonomi
JELAJAHNEWS.ID -Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, menanggapi maraknya pengibaran bendera bergambar tengkorak bertopi ala film animasi One Piece di sejumlah daerah di Indonesia. Menurutnya, fenomena tersebut tidak dapat disamakan dengan tindakan melecehkan simbol negara ataupun pelanggaran serius terhadap hukum.
"Selama tidak melecehkan bendera Merah Putih—misalnya dengan menempelkan simbol One Piece di atasnya—maka itu bukan pelanggaran berat. Apalagi, dari beberapa kasus yang saya lihat, bendera tersebut dikibarkan di bawah Merah Putih," ujar Willy dalam keterangan tertulis yang dikutip dari Parlementaria, Minggu (3/8/2025).
Politisi dari Fraksi Partai NasDem itu mengajak publik untuk menyikapi fenomena ini secara bijak dan proporsional, tanpa berlebihan dalam meresponsnya.
"Membunuh nyamuk tidak perlu pakai granat. Respons terhadap hal seperti ini harus tetap dalam koridor yang masuk akal. Jangan sampai kita terjebak dalam provokasi atau membesar-besarkan sesuatu yang tidak substansial," tegasnya.
Willy menilai, ekspresi semacam ini biasanya berasal dari kalangan muda yang sarat dengan idealisme, keberanian, dan energi untuk menggugat ketidakadilan. Namun, semangat tersebut sering kali tidak diiringi dengan nalar dan pertimbangan yang matang.
"Ekspresi mereka kadang sporadis, meski tulus dan unik. Tapi tetap perlu kita pahami latar belakangnya, bukan langsung dihakimi," katanya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa tugas negara adalah menyelenggarakan kehidupan yang adil dan sejahtera bagi seluruh rakyatnya. Jika hal itu tercapai, maka ekspresi simbolik seperti pengibaran bendera One Piece tidak akan menjadi isu yang mencuat.
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) merayakan Hari Ulang Tahun Kredit Pemilikan Rumah (KPR) ke49, Rabu (10/12/2025). Hingga 8 Desem
Ekonomi
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, mengungkapkan bahwa DPR tengah mempersiapkan revisi UndangUndang tentang Sistem
Politik
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menyatakan optimisme terhadap peningkatan daya saing industri pertahanan nasional, khususnya
Politik
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, menyoroti lemahnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) serta terbatasnya akses
Politik
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan bahwa rencana pembatasan event lari yang ramai dibicarakan beberapa hari terakhir bukan
Olahraga
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyatakan dukungan penuh terhadap usulan penetapan status darurat&mdashbaik darurat nasional maupun darurat daerah
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion, menekankan bahwa banyaknya aduan publik terkait kebijakan kewarganegaraan dan perkawinan campur harus
Politik
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) bergerak cepat menangani persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang mulai dirasakan
Daerah
KAI Logistik melalui layanan KALOG Pro, khususnya pada segmen Project Logistic, tengah menangani relokasi terencana berupa pemindahan dan pe
Ekonomi
Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Eka Widodo, mengungkapkan bahwa salah satu alasan Pemerintah Pusat memangkas angg
Ekonomi