JELAJAHNEWS.ID -Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mencatat, jumlah anak zero-dose anak-anak yang belum pernah menerima imunisasi dasar mencapai angka 91.636 jiwa atau sekitar 24% dari total populasi anak-anak Sumut sebanyak 289.000 jiwa pada tahun 2024. Angka ini diperkirakan meningkat menjadi 96.806 jiwa hingga Juli 2025.
Situasi tersebut mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut untuk melakukan intervensi langsung guna menekan angka anak yang belum diimunisasi. Pasalnya, menurut data Kementerian Kesehatan RI, kelompok zero-dose sangat rentan terkena penyakit menular yang sebenarnya dapat dicegah, seperti campak, polio, difteri, tetanus, dan hepatitis.
Langkah ini dibahas dalam Rapat Percepatan Penurunan Jumlah Anak Zero-Dose, yang dipimpin oleh Ketua TP PKK Sumut, Kahiyang Ayu, bersama Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, Togap Simangunsong, bertempat di Kantor Gubernur Sumut, Medan, Jumat (25/7/2025).
Baca Juga:"Di PKK kita memiliki Dasawisma, kelompok terkecil yang bisa menjangkau langsung ke keluarga. Ini akan kami maksimalkan, bersama dengan peran Posyandu dan Puskesmas," ujar Kahiyang Ayu.
Ia menambahkan, intervensi akan diperluas melalui kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan komunitas lokal dan Non-Governmental Organization (NGO), terutama di wilayah terpencil tempat sebagian besar anak zero-dose berada.
"Kita perlu melakukan identifikasi terlebih dahulu, dan ini membutuhkan sumber daya besar. Karena itu, kolaborasi dengan komunitas dan NGO sangat penting," lanjutnya.
Kepala Dinas Kesehatan Sumut, Muhammad Faisal Hasrimy, menegaskan bahwa peningkatan angka anak zero-dose harus menjadi perhatian serius karena dapat mengancam pencapaian kesehatan masyarakat.
"Semakin banyak anak yang tidak divaksin, semakin tinggi pula risiko wabah penyakit yang sebenarnya sudah bisa dikendalikan, bahkan diberantas," ujarnya.
Ia menyebut, penyakit seperti tuberkulosis, hepatitis, difteri, dan polio berpotensi kembali merebak jika cakupan imunisasi terus menurun.
"Tahun 2014 kita sudah mendapatkan sertifikat bebas polio. Namun pada 2024, kasus polio kembali muncul di Sumut. Ini sangat mengkhawatirkan dan menjadi ancaman nyata bagi anak-anak lainnya," tambah Faisal.
Melalui intervensi berbasis komunitas dan sistem kesehatan primer, Pemprov Sumut menargetkan penurunan signifikan jumlah anak zero-dose, demi memastikan seluruh anak memperoleh hak dasar mereka atas kesehatan dan perlindungan dari penyakit.(jn/**)
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, mendesak Jaksa Agung untuk segera mencopot seluruh jajaran Kejaksaan Negeri (Ke
Hukum
Pelarian Andi Hakim Febriansyah, mantan Kepala Kas Bank BNI Unit Aek Nabara, Cabang Rantauprapat, yang diduga menggelapkan dana jemaat gerej
Peristiwa
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mencatatkan kinerja positif dari superapp andalannya, Bale by BTN, yang dalam satu tahun
Ekonomi
Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menilai pengunduran diri Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI Letnan Jenderal (Letjen) TNI Yu
Politik
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan kepastian pesangon bagi buruh perusahaan
Daerah
Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat menilai rencana penerapan pembelajaran daring sebagai salah satu strategi pemerintah
Politik
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bagansiapiapi melaksanakan layanan kunjungan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah bagi keluarga Warga
Hukum
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Firman Soebagyo, menyatakan dukungannya terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus
Politik
Kasus pembunuhan sadis terhadap seorang perempuan muda yang jasadnya ditemukan di dalam box kontainer plastik di kawasan Jalan Menteng VII,
Peristiwa
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution meninjau langsung harga bahan pokok di Pasar Sukaramai, Kota Medan, Selasa (17/3/2026). Penin
Daerah